Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melaporkan bahwa hingga Oktober 2025 berbagai indikator ekonomi menunjukkan perekonomian Ibu Kota berada dalam momentum pertumbuhan yang kuat, stabil, dan inklusif.
Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 4,96 persen. Capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah sekaligus pemulihan yang konsisten di sejumlah sektor, terutama jasa, transportasi, dan akomodasi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam Konferensi Pers Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, Jumat (21/11/2025).
“Sebagai kota yang sedang berproses menuju kota global, Jakarta memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak hanya pertumbuhan tetap terjaga, tetapi juga stabilitas dan inklusivitas bagi seluruh warganya,” ujar Pramono dalam keterangan persnya dikutip pada Minggu (23/11/2025).
Jakarta juga terus menjadi pusat perputaran ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 16,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jakarta berada pada kisaran 4,6 hingga 5,4 persen pada 2025. Proyeksi tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas dunia usaha dan mobilitas masyarakat.
Inflasi Jakarta pun terjaga pada level 2,69 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,86 persen. Pengendalian harga ini dicapai melalui kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama berbagai pemangku kepentingan.
Upaya menjaga keterjangkauan harga dilakukan melalui program pangan bersubsidi bagi kelompok rentan, kerja sama antardaerah untuk memastikan kecukupan pasokan, serta penguatan distribusi melalui gerak Jakmart, Jakgrosir, dan revitalisasi pasar.
Pengawasan harga juga dilakukan intensif lewat rapat mingguan TPID guna menjaga daya beli masyarakat dan memberi kepastian bagi dunia usaha.
Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 6,05 persen per Agustus 2025. Penurunan tersebut merupakan hasil dari program penempatan kerja yang dijalankan secara masif sepanjang tahun.
Hingga Oktober 2025, Pemprov DKI telah melaksanakan 20 job fair di berbagai wilayah, 280 kelas pelatihan reguler, dan 245 pelatihan Mobile Training Unit (MTU) di 93 kelurahan.
Sektor perdagangan, akomodasi dan makanan-minuman, serta transportasi dan pergudangan masih menjadi sektor dominan penyerap tenaga kerja.
Pemprov DKI juga memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses kerja yang setara melalui penyelenggaraan Job Fair and Upskilling Disabilitas 2025.
Sementara itu, realisasi investasi hingga Triwulan III 2025 mencapai Rp204,13 triliun atau tumbuh 6,4 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kontribusi Jakarta terhadap total investasi nasional mencapai 14,24 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 338.310 orang.
“Pemprov DKI terus memperkuat iklim investasi melalui simplifikasi perizinan, optimalisasi layanan Mal Pelayanan Publik, promosi investasi melalui Jakarta Investment Centre, serta peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha,” tambah Pramono.
Pada sisi fiskal, total APBD-P DKI Jakarta Tahun 2025 tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Pendapatan daerah meningkat dari Rp62,39 triliun pada Oktober menjadi Rp68,53 triliun per November 2025 atau 81,15 persen dari target pendapatan sebesar Rp84,45 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh penguatan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari pajak dan retribusi.
Belanja daerah juga naik dari Rp47,96 triliun menjadi Rp51,98 triliun, atau 60,46 persen dari target Rp85,97 triliun. Proses pengadaan barang dan jasa telah mencapai 95,34 persen dengan 21.631 paket yang telah dilaksanakan.
Pembiayaan daerah (neto) tercatat sebesar Rp3,64 triliun, sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) meningkat dari Rp18,08 triliun menjadi Rp20,09 triliun per 20 November 2025. Secara keseluruhan, posisi anggaran pada Oktober 2025 mencatat surplus Rp14,43 triliun.
Pemprov DKI optimistis realisasi anggaran akan meningkat menjelang akhir tahun seiring percepatan pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah.
Pramono menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut menjadi landasan kuat bagi Pemprov DKI dalam melanjutkan agenda pembangunan daerah. Menurutnya, fundamental ekonomi Jakarta tetap solid untuk mendorong program-program prioritas pembangunan.
“Kami akan terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga,” tutupnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan