Bicaraindonesia.id, Bogor – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan penguatan pembangunan wilayah perbatasan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Sebab, perbatasan merupakan garis terdepan kedaulatan negara.
Demikian disampaikan Menko Polkam saat memberikan keterangan pers usai membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
“Rakor ini untuk menghimpun dan memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan, dan segera menyelesaikan segala persoalan di perbatasan,” kata Menko Djamari.
Ketua Dewan Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu juga menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam rakor tersebut. Di antaranya seperti penegasan garis batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Pertama, untuk menegaskan garis batas perbatasan antara kita dengan tetangga. Kedua, kita akan membangun PLBN di beberapa titik,” katanya.
“Ketiga, mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di perbatasan supaya tidak terlalu tertinggal dan berimbang dengan daerah lain, termasuk agar tidak terlalu bergantung pada negara tetangga,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Polkam juga menyampaikan progres pembangunan jalan perbatasan yang saat ini telah mendekati tahap penyelesaian di sejumlah wilayah.
Di Sumatra dan Kalimantan, tersisa sekitar 52 kilometer untuk menyambungkan jalur barat–timur sepanjang hampir 2.000 kilometer. Sedangkan di Papua, jalur menuju perbatasan dengan Papua Nugini tinggal menunggu penyelesaian 153 kilometer.
“Pembangunan perbatasan Indonesia – Timor Leste hampir tuntas, hanya menyisakan beberapa kilometer saja. Kemudian untuk mengembangkan PLBN, masih ada beberapa titik di Timor Leste dan Malaysia, seperti di Sebatik yang harus diselesaikan tahun ini,” ujar Menko Polkam.
Menko Djamari kembali menegaskan BNPP tidak dapat bekerja sendiri, sehingga rakor tersebut menjadi penting untuk mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga terkait.
“Hadir di tempat ini begitu banyak perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait, saya sebagai Menko Polkam mengoordinir, mengikat semua yang hadir untuk terlibat agar dapat bersama-sama untuk menyelesaikan hal tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga menjabat Ketua BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya kolaborasi nasional dalam pembangunan kawasan perbatasan.
“Dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju serta menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Mendagri. (*/Sp/An)
