Bicaraindonesia.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah program strategis nasional, mulai dari integrasi data kesejahteraan sosial hingga rencana pengembangan Sekolah Rakyat di wilayah ibu kota.
“Untuk sekolah rakyat, kami segera merapatkan dan memutuskan daerah-daerah yang bisa disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lahannya. Pembangunannya sepenuhnya akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika hal ini terwujud, maka ini menjadi bentuk kolaborasi yang sangat baik,” ujar Gubernur Pramono dalam pernyataan persnya dikutip pada Sabtu (25/10/2025).
Ia menegaskan pentingnya integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pengambilan keputusan serta memastikan pembangunan yang tepat sasaran.
“Kami siap membuka seluruh data yang kami miliki. Seperti yang diketahui, Jakarta memiliki sejumlah program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah bagi difabel dan lansia. Banyak di antaranya sejalan dengan program pemerintah pusat,” jelas Pramono.
“Jika bisa disinergikan, saya yakin hasilnya akan lebih tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pertemuan dengan Gubernur DKI membahas tiga arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, integrasi data agar bantuan sosial tepat sasaran. Kedua, pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri. Ketiga, rencana pembangunan sekolah rakyat.
Ia menambahkan, kerja sama dengan Pemprov DKI merupakan langkah strategis dalam mempercepat program nasional di bidang pendidikan dan kesejahteraan.
“Kami menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat penting. Pemerintah DKI menyiapkan lahannya, dan desain bangunan sudah disiapkan oleh tim Presiden. Insyaallah, jika lahan yang ditawarkan cocok, pembangunannya akan dibiayai menggunakan APBN sebagai bagian dari program strategis nasional Presiden,” katanya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program gagasan Presiden Prabowo yang sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan inklusif.
Sekolah ini berbentuk asrama (boarding school) yang menggabungkan pendidikan formal sesuai kurikulum nasional dengan pendidikan karakter, seperti kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.
Penerima manfaat program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin (desil 1 dan 2) yang berprestasi secara akademik dan bersedia tinggal di asrama. Seleksi dilakukan melalui lima tahap ketat dengan pengawasan langsung dari Pemprov DKI.
Saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi di Jakarta:
- SRMA 9 Jakarta Timur: 50 siswa SMA (2 rombel), 16 guru, dan 17 tenaga kependidikan.
- SRMP 6 Jakarta Timur: 70 siswa SMP (3 rombel), 12 guru, dan 3 tenaga kependidikan.
- SRMA 10 Jakarta Selatan: 100 siswa SMA (4 rombel), 17 guru, dan 3 tenaga kependidikan.
Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan Sekolah Rakyat dengan berbagai langkah strategis, di antaranya:
- Dinas Sosial DKI mengidentifikasi aset di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan, yang ditargetkan mampu menampung 600 siswa SD dan SMP.
- Menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pinjam Pakai lahan dengan Kementerian Sosial.
- Menyalurkan KJP Plus bagi 139 siswa Sekolah Rakyat dari total 220 siswa, dengan total bantuan Rp663,12 juta selama 12 bulan.
- Melibatkan guru dalam program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan pelatihan kompetensi.
- Mendorong keterlibatan siswa dalam berbagai lomba dan kegiatan bersama sekolah reguler.
- Memberikan pendampingan langsung dari pengawas Suku Dinas dan Dinas Pendidikan.
- Menugaskan sejumlah guru PNS sebagai kepala sekolah dengan gaji pokok Rp4,43 juta–Rp4,92 juta, TKD Rp8,91 juta–Rp10,83 juta, serta TKD tambahan dari Kementerian Sosial. (*/Pr/C1)
