Bicaraindonesia.id, Surabaya – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Pancasila di Kota Surabaya. Kampung Pancasila dinilai sebagai wujud gotong-royong warga dalam menuntaskan berbagai persoalan, khususnya terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Apresiasi itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam Rapat Koordinasi Monitoring Kamtibmas yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Surabaya, Kamis (11/9/2025).
“Saya memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Pancasila. Bahkan ada lebih dari 6.000 ASN (Aparatur Sipil Negara) Pendamping yang diterjunkan di 1.361 RW Surabaya,” ujar Teguh.
Teguh menuturkan, kunjungannya ke Surabaya ini bertujuan untuk menindaklanjuti bagaimana setiap daerah menjaga Kamtibmas pasca aksi unjuk rasa. Utamanya, melalui aktivasi dan penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
“Kita tahu bahwasannya Siskamling di berbagai daerah itu bukan hal yang baru, termasuk di Kota Surabaya. Bahkan di Kota Surabaya sudah diinisiasi, diperkuat, dengan adanya pembentukan Kampung Pancasila,” jelas Teguh.
Teguh menilai bahwa Siskamling di Surabaya telah masuk dalam bidang Satuan Tugas (Satgas) Kemasyarakatan Kampung Pancasila. Namun, ia juga menekankan perlunya ada penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa mengabaikan peran Satgas yang lain.
“Untuk Satgas Kemasyarakatan, khususnya yang menyangkut masalah Siskamling itu bisa ada penebalan, ada penguatan terkait SOP-nya. Baik SOP yang menyangkut masalah petugasnya, tata kelola, manajemen, sarpras, kemudian juga terkait pelaporan dan tindak lanjutnya,” kata Teguh.
Teguh mengaku bersyukur karena seluruh RT di Kota Pahlawan telah memiliki Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Bahkan, kata dia, ada RT di Surabaya yang telah memiliki lebih dari satu Poskamling.
“Tadi disampaikan bahwasannya jumlah Poskamling (Surabaya) itu ada lebih dari 9.000. Itu luar biasa dan ini bisa menjadi penguatan bagaimana Siskamling di Kota Surabaya bisa lebih bagus lagi,” sambungnya.
Selain Poskamling, Teguh juga menekankan pentingnya keberadaan Pos Perlindungan Masyarakat (Poslinmas). Namun, ia menilai keberadaan Poskamling dan Poslinmas juga perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadahi.
“Pak Wali Kota sudah menyampaikan, akan segera menyampaikan SOP-nya. Nanti kita kaji dan mungkin akan kita bahas untuk bagaimana kita juga membuat suatu prosedur SOP yang secara nasional,” tambah Teguh.
Di waktu yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, salah satu tujuan pembentukan Kampung Pancasila adalah untuk memperkuat keamanan lingkungan melalui Siskamling.
“Jadi dikuatkan dengan Siskamling yang di kampung-kampung untuk menjaga bagaimana keamanan kota ini bisa dipastikan membuat warganya merasa aman dan nyaman,” kata Eri.
Ia menjelaskan, Kampung Pancasila di Surabaya sudah mulai berjalan sejak Juni 2025. Karena itu, saat terjadi aksi massa di Surabaya pada akhir Agustus 2025, keberadaan Kampung Pancasila ikut berperan.
“Sehingga memang sudah ada seperti Siskamling. Karena itulah (saat aksi massa), ada yang melakukan perlawanan seperti masyarakat Wonokromo, Pabean Cantian, Bubutan, dan banyak titik-titik tertentu,” jelasnya.
Meski demikian, Eri memastikan bahwa pola pengamanan di setiap Kampung Pancasila akan diatur agar dapat mendukung keamanan di pusat kota.
“Karena tengah kota ini kita seperti tahu ya, nanti yang ada di rumah-rumah itu kan yang menjaga di setiap sudutnya, bukan di tengah-tengahnya,” katanya.
Oleh sebabnya, Eri menyatakan SOP Kampung Pancasila akan segera disampaikan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk dikaji lebih lanjut.
“Nanti saya menyampaikan SOP kami ke Pak Dirjen. Sehingga Pak Dirjen nanti insyaallah akan memberikan masukan, arahan, sehingga ini akan lebih bisa dijalankan oleh masyarakat Surabaya,” tutupnya. (*/Pr/C1)
