Bicaraindonesia.id, Brebes – Sebanyak 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes resmi keluar dari data kemiskinan. Mereka tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial (bansos) dan siap hidup mandiri.
Hal itu ditandai dengan acara Graduasi Sukses Brebes Beres di Gedung Serbaguna Islamic Center Kabupaten Brebes, Kamis (14/8/2025).
Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priono, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, serta sejumlah pejabat terkait.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priono, menjelaskan bahwa graduasi adalah program Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mewisuda atau meluluskan warga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Kondisi sosial ekonomi para warga tersebut sudah meningkat sehingga dianggap mampu dan tidak lagi memerlukan bantuan sosial.
“Sebelumnya, Kemensos melakukan graduasi di Malang dan UGM Yogyakarta. Tapi di Brebes ini peserta graduasinya terbanyak se-Indonesia. Kami sampaikan hormat pada Pak Gubernur, Bupati, dan juga pendamping PKH,” kata Wamensos.
Warga yang telah menerima bansos selama beragam periode, bahkan hingga lima tahun, merasa tidak nyaman terus menerus berstatus miskin. Mereka kemudian mengembangkan usaha mandiri dan kini resmi “lulus” dari kemiskinan melalui proses graduasi.
Agus menyebut, capaian graduasi kemiskinan tertinggi di Indonesia ini bukan tanpa sebab. Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, telah bekerja menurunkan kemiskinan bahkan sebelum dilantik oleh presiden.
“Sebelum Pak Gubernur ini dilantik, sudah datang ke kantor Kemensos dua kali. Tujuannya, mengajak sinergi antara Kemensos dan Pemprov Jateng, dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Agus menambahkan, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar kemiskinan ekstrem di Indonesia nol persen pada 2026, sedangkan jumlah warga miskin secara keseluruhan di bawah lima persen pada 2029.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan, terentaskannya 2.000 KPM dari bansos menunjukkan kerja sama semua elemen, tidak hanya pemerintah tetapi juga pihak swasta dan masyarakat.
Menurut Luthfi, masyarakat menjadi kunci pengentasan kemiskinan karena memiliki tekad untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen.
Luthfi menekankan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Misalnya, warga penerima bansos perlu dipastikan memiliki pekerjaan melalui peningkatan keterampilan, yang ditangani Dinas Tenaga Kerja.
Jika tempat tinggal tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), maka perbaikan dilakukan dinas terkait. Anak-anak mereka juga harus mendapatkan jaminan pendidikan.
“Output pembangunan wilayah itu adalah kesejahteraan masyarakat. Namun untuk melakukanya, harus kolaborasi. Kita keroyok bareng-bareng,” tandas mantan Kapolda Jateng ini. (*/Hms/C1)
Tinggalkan Balasan