Bicaraindonesia.id, Surabaya – Kota Surabaya ditunjuk sebagai pilot project nasional dalam pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI).
Kolaborasi aktif antara BPS RI, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dan BPS Kota Surabaya saat ini tengah fokus pada proses pemadanan data DTSEN.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa proses pemadanan data DTSEN masih terus dilakukan oleh BPS Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya.
“Ini proses sudah bagus, hanya 0,02 persen yang tidak padan, sisanya padan. Jadi, yang tidak padan ini kita lakukan dobel cek bersama antara BPS Kota Surabaya dengan (Pemkot) Kota Surabaya,” ungkap Amalia dalam acara peresmian Gedung BPS Kota Surabaya, Sabtu (12/7/2025).
Pilot project ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dengan BPS RI yang dilakukan di Kantor Bappenas pada akhir Mei 2025. Setelah MoU diteken, pemadanan dilakukan menggunakan sistem aplikasi Wargaku milik Pemkot Surabaya.
Amalia menyebut, dari total 3,04 juta data penduduk Surabaya, sebanyak 2,98 juta atau sekitar 97 persen data sudah padan dengan DTSEN. Sisanya masih dalam tahap pemeriksaan ulang.
Bahkan, BPS RI telah mengembalikan sekitar 291 ribu data penduduk ke Pemkot Surabaya untuk diverifikasi lebih lanjut karena belum terdaftar dalam aplikasi Wargaku meskipun sudah masuk di DTSEN.
“Sehingga ini merupakan proses rekonsiliasi data untuk betul-betul mewujudkan data tunggal yang Bapak Presiden harapkan,” tambahnya.
Dalam proses pemadanan ini, Amaali menyebut bahwa BPS menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai variabel kunci.
“Jadi kami saat ini jadikan NIK sebagai variabel kunci menjadi basis data. Bahkan, survei-survei yang dilakukan oleh BPS, terutama survei rumah dan survei penduduk, NIK wajib terekam,” jelas Amalia.
DTSEN sendiri mencakup 34 variabel penting, mulai dari kondisi perumahan, pendidikan, pekerjaan, hingga status ekonomi masyarakat. Data tersebut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih presisi.
Amalia menegaskan bahwa pembaruan data ini akan terus dilanjutkan hingga mencapai hasil yang final dan bisa digunakan sebagai rujukan tunggal oleh berbagai lembaga pemerintah.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, M Fikser, mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan 3,04 juta data penduduk ke BPS RI.
Dari jumlah itu, sekitar 2,9 juta telah berhasil dipadankan, sementara 219.000 data penduduk dikembalikan untuk diverifikasi ulang.
Fikser menargetkan bahwa proses pemadanan ini akan rampung pada Juli 2025 setelah kroscek menyeluruh dilakukan.
“Kalau untuk kecepatan melakukan survei, kita pemerintah kota usahakan selesai dengan 34 item itu. Seperti stunting, terus by name by address, intervensi apa yang diberikan, insyaallah kita selesaikan,” pungkasnya. (*/Pr/C1)
