Bicaraindonesia.id, Jakarta – Sebanyak 554 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berhasil dipulangkan ke Tanah Air.
Proses pemulangan dilakukan menggunakan tiga pesawat berbeda, dengan rombongan terbesar tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (18/3/2025) pagi.
Kedatangan para WNI tersebut disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan.
Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih serta beberapa kepala lembaga negara turut hadir dalam penyambutan tersebut.
Menko Polhukam menjelaskan bahwa pemulangan ratusan WNI ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan otoritas Thailand dan China dalam upaya pemulangan tersebut.
“Sebagaimana perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah negara sahabat, dalam hal ini pemerintah Thailand dan China, memulangkan 554 warga negara Indonesia yang telah menjadi korban online scamming berskala masif di Myawaddy, perbatasan antara Myanmar dan Thailand,” kata Menko Budi Gunawan dalam siaran tertulisnya di Jakarta dikutip pada Rabu (19/3/2025).
Dari total 554 WNI yang dipulangkan, sebanyak 449 orang merupakan laki-laki, sementara 105 lainnya adalah perempuan. Mereka diterbangkan ke Indonesia menggunakan tiga pesawat carter.
Dua rombongan pertama yang masing-masing berisi 200 orang tiba pada Selasa, sementara pesawat ketiga yang membawa 154 orang dijadwalkan tiba pada Rabu (19/3/2025).
Menko Polhukam mengungkapkan bahwa selama menjadi korban TPPO, para WNI tersebut dipaksa bekerja di markas sindikat online scamming.
Mereka mengalami berbagai bentuk tekanan dan kekerasan fisik, termasuk pemukulan dan penyetruman. Bahkan, mereka diancam akan diambil organ tubuhnya jika gagal memenuhi target yang ditetapkan oleh pelaku.
“Paspor mereka diambil, mereka juga dilarang berkomunikasi dengan keluarga atau pihak luar, sehingga praktik ini mengindikasikan adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming skala besar,” ujar Budi Gunawan.
Ia menegaskan bahwa pemulangan para korban merupakan hasil kerja sama lintas lembaga, termasuk Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Polri, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Seluruh instansi yang tergabung dalam Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia-TPPO tersebut menjalankan operasi terpadu lintas negara secara senyap guna menyelamatkan para korban.
Setibanya di Indonesia, para WNI akan dijemput dan diberikan fasilitas transportasi menuju tempat penampungan sementara yang telah disiapkan di Asrama Haji Kementerian Agama.
“Setibanya di Indonesia, saudara-saudara kita pekerja migran Indonesia yang telah menjadi korban penipuan tersebut akan dijemput dan disediakan transportasi ke tempat penampungan sementara yang telah disiapkan di Asrama Haji Kementerian Agama,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pendampingan psiko-sosial untuk memastikan para korban dapat pulih secara fisik dan mental. Setelah proses pemulihan, mereka akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah akan terus menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam jaringan TPPO, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan otoritas luar negeri.
“Upaya hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam jaringan TPPO ini juga akan terus ditegakkan, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan otoritas di luar negeri,” pungkasnya. (*/Hum/A1)
