BicaraIndonesia.id, Jakarta – Pemerintah menyepakati langkah strategis untuk merumuskan protokol penggunaan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini rencananya akan dirilis pada Januari 2025.
Demikian disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai menghadiri rapat bersama tingkat kementerian/lembaga terkait di Menara Danareksa, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Jumat 22 November 2024.
Gus Ipul menegaskan pentingnya konsolidasi data pengentasan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia optimistis, dengan berbasis data akurat, penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Intervensinya akurat, terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda),” ujar Gus Ipul dalam keterangannya dikutip pada Minggu 24 November 2024.
Gus Ipul menjelaskan bahwa BP Taskin akan bertindak sebagai koordinator utama dalam pengentasan kemiskinan, bertugas menentukan kebijakan umum. Kementerian dan lembaga lain akan bekerja sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Pada dasarnya ini sungguh membuat kerja kami lebih ringan, karena nanti data yang digunakan sudah data tunggal. Ini dipergunakan oleh semua kementerian, lembaga, dan pemda. Bisa berbagi tugas, saya yakin hasilnya akan lebih efektif,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data penerima bantuan. Seluruh data yang relevan kini telah diserahkan kepada BPS untuk diolah dan diintegrasikan.
“Khusus Pak Budiman, saya terima kasih. Beliau sudah konsolidasi ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk merumuskan dengan baik bagaimana penanganan dan pengentasan kemiskinan lima tahun ke depan,” tuturnya.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyatakan kementerian dan lembaga terkait sedang merancang protokol penggunaan data yang akan diintegrasikan oleh BPS.
Selain itu, metode penanganan khusus untuk warga miskin yang bersifat nomaden juga menjadi salah satu agenda utama.
“Nanti untuk protokol, kerja sama, dan intervensi dalam tanda kutip mengeroyok graduasi dari yang miskin supaya bisa diberdayakan, kami sudah menugaskan wakil kepala badan untuk koordinasi dengan kementerian, lembaga, BUMN, dan lainnya,” jelas Budiman.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa BPS tengah mengintegrasikan data akurat dan berkualitas untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Data ini ditargetkan akan dirilis pada Januari 2025.
“Dari analisis data yang masih berjalan, kemiskinan mayoritas berada di sektor pertanian. Kita harus cermati karakteristik orang miskin yang mau mendapatkan bantuan. Data kami bisa digunakan,” ujar Amalia.
Ia menjelaskan bahwa data ini akan digunakan untuk menentukan sasaran program pengentasan kemiskinan secara lebih spesifik.
Contohnya, jika kemiskinan disebabkan oleh pengangguran, maka solusinya diarahkan pada pemberian pekerjaan. Sedangkan untuk lansia yang tidak mampu bekerja, bantuan akan diberikan langsung.
“Di sektor mana orang miskin berada itu akan menjadi salah satu input bagi para menteri dan kepala BP Taskin untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran. Data tunggal sedang kami siapkan, dan tata kelolanya juga akan disiapkan lebih lanjut,” pungkas Amalia. (Pr/Eki/C1)
