BicaraIndonesia.id, Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polhukam) Lodewijk Freidrich Paulus, memimpin rapat koordinasi terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024.
Wamenko Polhukam, Lodewijk menyampaikan bahwa Pilkada merupakan program penting yang masuk ke dalam delapan program cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pilkada ini menjadi lebih strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program 100 hari pertama. Ada delapan program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” kata Wamenko Lodewijk di Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024.
Wamenko memastikan bahwa Kemenko Polkam sangat peduli bagaimana Pilkada berjalan secara kondusif, aman dan lancar. Sehingga diharapkan tidak terjadi konflik yang sebenarnya tidak perlu sebagai bangsa yang berdaulat dan demokratis, agar program pemerintah bisa terlaksana.
“Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan,” katanya.
Terkait dengan daerah-daerah rawan, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan bahwa masing-masing lembaga sudah memetakan. Pemetaan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang dan daerah rawan rendah. Nantinya, masing-masing daerah memiliki perhatian yang berbeda-beda.
Misalnya di Papua, Wamenko mengungkapkan ada empat daerah yang masuk dalam kategori rawan tinggi. Karena itu perlu menjadi perhatian bersama.
“Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang,” kata Wamenko Lodewijk.
Di sisi lain, Wamenko juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan operasi intelijen terpadu agar tercipta early warning system. Sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal.
“BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system,” katanya.
Tidak hanya terkait dengan masalah pengamanan, Kemenko Polhukam juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memonitor masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak.
Demikian pula dengan pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoax, serta netralitas ASN, TNI dan Polri.
Menurut Wamenko, netralitas menjadi hal penting untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Wamenko Polkam.
“Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir. Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melihat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” tandasnya. (Eki/A1)
