Bicaraindonesia.id, Surabaya – Kementerian Pertanian (Kementan) resmi meluncurkan program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis 16 Mei 2024.
Peluncuran dilakukan bersama Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Kegiatan ini menandai dimulainya program pengembangan hortikultura terpadu di lahan kering seluas 10.000 hektar yang tersebar di 13 kabupaten dan 7 provinsi di Indonesia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura sekaligus Plt Sekjen Kementan, Prihasto Setyanto menyampaikan kegiatan ini merupakan rangkaian kerja bersama dalam mengolah kawasan terpadu hortikultura secara berkelanjutan dalam wadah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).
“Terutama untuk menghasilkan produk hortikultura berkualitas sesuai kebutuhan domestik, industri, dan ekspor,” ujar Prihasto dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu 18 Mei 2024.
Ketujuh provinsi dan 13 kabupaten yang dipilih sebagai kawasan HDDAP ini terdiri dari Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Kabupaten Sumenep, Gresik, dan Lumajang (Jawa Timur) serta Kabupaten Batang dan Wonosobo (Jawa Tengah).
Kemudian, Kabupaten Sumedang (Jawa Barat), Kabupaten Buleleng (Bali), Kabupaten Enrekang dan Gowa (Sulawesi Selatan) serta Kabupaten Ende (Nusa Tenggara Timur).
Prihasto optimis bahwa HDDAP mampu menjawab berbagai tantangan hortikultura nasional dan internasional. Hal ini sejalan dengan program Presiden terpilih untuk menyediakan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah.
“Kami sangat yakin, kegiatan HDDAP mampu menjawab berbagai tantangan hortikultura nasional dan internasional sekaligus seiring program Presiden terpilih yakni makan siang gratis di mana kita perlu menghasilkan produksi hortikultura yang berkualitas,” ucap dia.
Lahan HDDAP akan digunakan untuk pengembangan berbagai komoditas hortikultura. Seperti di antaranya, cabai, bawang merah, mangga, durian, manggis, jeruk, sayuran daun, tanaman obat, dan aneka buah lainnya.
Pemilihan lokasi di 13 kabupaten ini dilakukan melalui proses perencanaan panjang yang melibatkan Feasibility Study (FS) dan SID.
Prihasto menekankan bahwa salah satu kunci keberhasilan HDDAP adalah pembagian peran yang jelas antara semua pihak yang terlibat, baik pemerintah pusat, daerah maupun mitra kerja terkait.
“Pemerintah pusat bertugas memastikan seluruh aspek kegiatan berjalan dengan baik. Sedangkan pemerintah daerah berperan melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana HDDAP mulai dari menyiapkan sarana prasarana pendukung serta bertanggungjawab atas usulan CPCL,” paparnya.
Sementara KEP sebagai ujung tombak pelaksanaan HDDAP, akan mengkonsolidasikan lahan dan petani untuk menghasilkan produk hortikultura berkualitas tinggi secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar.
“Pembagian tugas ini sekilas memang tampak sederhana, namun dalam praktiknya sangat kompleks dan dinamis,” kata Prihasto.
“KEP dituntut mampu menjadi penghubung semua subsistem yang terbangun dalam HDDAP dari hulu hingga hilir berbasis permintaan pasar hingga menghadirkan model kemitraan bisnis yang saling menguntungkan antara KEP dengan sektor swasta,” imbuhnya.
Kementan mencatat, hingga saat ini ada 17 private sector menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam HDDAP. Peran perbankan dalam program ini adalah menyediakan skema dan layanan kredit usaha bagi petani melalui jaminan KEP untuk keberlanjutan usaha.
Prihasto mengaku telah mensimulasikan rencana pengembangan komoditas hortikultura di lokasi HDDAP yang diproyeksikan akan meningkatkan keuntungan petani hingga Rp 1,4 triliun atau naik 99 persen.
“Keterlibatan perbankan ke dalam proses bisnis HDDAP akan menjadi indikator penting dalam penilaian keberhasilan kegiatan,” pungkasnya. ***
Editorial: A1
Source: Kementan
