Bicaraindonesia.id, Surabaya – Satpol PP Kota Surabaya bersama Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menggelar operasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Minggu dini hari, 11 Februari 2024.
Sebanyak 750 personel dikerahkan dalam giat operasi penertiban APK. Operasi penertiban APK dilakukan di seluruh wilayah Surabaya karena sudah memasuki masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, dalam operasi penertiban APK, pihaknya menambah personel pada giat tersebut. Para personel itu berasal dari Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.
“Jadi untuk penertiban APK seperti baliho dan banner, kita lakukan ploting di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Kita juga mendapat bantuan personel dari jajaran PD lainnya, tidak serta-merta kami sendiri, termasuk dengan (bantuan) kendaraan dump truk,” kata M Fikser, Minggu 11 Februari 2024.
Sebelum melakukan operasi penertiban APK, Satpol PP bersama Bawaslu dan KPU menggelar apel bersama. Apel bersama dipusatkan di halaman Balai Kota Surabaya sejak pukul 23.30 WIB. Apel juga diikuti jajaran Satpol PP kecamatan bersama Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) di masing-masing wilayah.
Selanjutnya, operasi penertiban APK dilakukan serentak mulai pukul 00.05 WIB. Fikser berharap, operasi penertiban APK, bisa tuntas dilakukan di seluruh wilayah Kota Surabaya.
“Kita juga meminta bantuan di tingkat kelurahan, lalu juga ada PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan Panwascam. Selanjutnya di tingkat kota ada Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu. Ada beberapa titik yang kita lakukan penertiban,” jelasnya.
Fikser menegaskan, operasi penertiban APK, dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Nantinya, setelah dilakukan penertiban, APK akan diletakan di kantor kecamatan, gudang Satpol PP Jalan Tanjung Sari dan Kantor Bawaslu Surabaya.
“Karena tidak cukup jika dikumpulkan di satu tempat saja. Maka kita bagi-bagi di beberapa tempat untuk disimpan. Kita selesaikan sampai Minggu pagi hari,” terangnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen mengatakan, tahapan Pemilu 2024 telah memasuki masa tenang. Masa tenang dijadwalkan selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024.
Aturan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada kegiatan kampanye maupun APK dalam bentuk apapun di masa tenang tersebut.
“Kami terlebih dahulu melakukan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Satpol PP Surabaya dalam mempersiapkan personel untuk penertiban tersebut,” kata Novli Thyssen.
Novli menegaskan bahwa seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kelurahan dan kecamatan, telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menertibkan APK di wilayah kerja masing-masing.
“Kami juga menertibkan APK di ruas-ruas jalan raya. Kami akan memaksimalkan untuk diselesaikan hari (Minggu) ini juga. Sebab, sebagai pengawas Pemilu, kami harus memastikan bahwa tidak ada APK dan bentuk kampanye lainnya saat masa tenang,” tegasnya.
Karenanya, Bawaslu Kota Surabaya akan terus melakukan monitoring selama masa tenang hingga menjelang pelaksanaan pemungutan suara.
“Kami sudah mempersiapkan SDM pengawasan mulai jajaran Panwaslu Kecamatan, lalu pengawas PKD, ada juga PKD. Kita instruksikan untuk melaksanakan pengawasan khusus masa tenang sampai dengan menjelang pemungutan suara,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, tugas KPU sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu untuk melakukan penertiban APK secara bersama-sama.
“Monitoring akan tetap kita lakukan setiap hari, teman-teman di kecamatan dan kelurahan akan memberikan report kepada kami. Kemudian kami akan berkoordinasi kembali dengan Satpol PP dan Bawaslu,” pungkasnya. (*/and)
