Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan wilayah destinasi wisata prioritas aman bagi wisatawan, termasuk dari sisi kesehatan.
Hal ini diwujudkan melalui simulasi kesiapsiagaan penanggulangan penyakit berpotensi wabah demam kuning (yellow fever).
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, bahwa simulasi dilakukan untuk mengecek dan mengevaluasi apakah di lapangan bisa berpotensi wabah atau tidak.
“Belajar menangani COVID-19, semua negara tidak ada yang siap, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kesiapan – kesiapan atas segala potensi yang terjadi,” kata Maxi dalam keterangan resminya, seperti dikutip melalui infopublik pada Minggu, 29 Oktober 2023.
Berkolaborasi dengan lintas sektor terkait, Kemenkes memastikan destinasi wisata super prioritas itu siap menyambut datangnya para wisatawan dengan aman dan nyaman.
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) selaku pemeran utama bertugas untuk mendeteksi faktor-faktor risiko emerging.
Selain KKP sebagai penjaga pintu masuk negara, sejumlah sektor lain seperti TNI, POLRI, LAKESPRA, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat turut berupaya dalam menjaga sistem ketahanan kesehatan di Indonesia.
Kemenkes juga menggandeng kantor pelabuhan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), juga menggandeng TNI AU untuk mengevakuasi termasuk imigrasi dan kepolisian yang berperan jika terjadi chaos ketika ada penolakan di masyarakat.
“Kemudian pihak swasta para pemilik perusahaan kapal. Supaya mereka tahu ketika kapal ditetapkan terjangkit dan sedang dikarantina, mereka harus patuh pada ketentuan,” kata Maxi.
Peran pemerintah daerah juga sangat penting karena prosedur yang dilakukan sesudah pelaksanaan karantina pintu masuk adalah karantina wilayah. Begitu pasien dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas maka kewenangan ada di pemerintah daerah.