Bicaraindonesia.id – Pemerintah membentuk ‘taskforce’ dan meluncurkan portal Aduan ASN untuk menangani pelanggaran dan pelaporan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan menentang atau membuat ujaran kebencian.
Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, keberadaan ‘taskforce’ nantinya akan membuat penanganan intoleransi dan radikalisme pada ASN menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan cermat.
“Dengan adanya portal aduan ini masyarakat juga sudah bisa terarah dalam melakukan pengaduan-pengaduan kepada pemerintah agar bisa kita tangani bersama,” kata Dwi, Selasa (12/11/19).
Setidaknya, ada lima kriteria radikalisme negatif yang dapat diadukan melalui laman aduanasn.id itu, yakni intoleran, anti-sistem, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.
Sementara itu, Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, terdapat tiga mekanisme dalam menangani aduan ASN.
Pertama, menerima laporan pengaduan masyarakat melalui portal Aduan ASN yang dikelola Kementerian Kominfo. Kedua, melakukan pembahasan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk melalui portal tersebut.
“Terakhir, kita berikan rekomendasi kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) yang bersangkutan,” kata Setiawan.
Rekomendasi ini nantinya akan ditembuskan kepada Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan KASN untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rekomendasi taskforce.
