Bicaraindonesia.id – Di momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memanfaatkannya sebagai ajang promosi Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Ini sebagai internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Program Jatim Bejo ini menjadi andalan Pemprov Jatim terkait sistem belanja online di pemerintahan. Program tersebut, mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Indonesia yang terus meningkat.
Bahkan, platform B2B e-commerce kini semakin populer digunakan pembeli. Terutama, dari kalangan pemerintah, dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa. Karenanya, Pemprov Jatim melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bank Jatim dan Mbizmarket selaku pemilik e-marketpalce yang bekerjasama dengan Jatim, sedang mengembangkan fitur baru untuk pembayaran dengan cara virtual account.
“Harapannya, pembayaran bisa menjadi semakin cepat dan akuntabel. Sejalan dengan itu juga tepat pada tanggal 22 November 2021 telah dimasukkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penyelengara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam siaran persnya, Minggu (12/12/2021).
Dalam Pergub Jatim No 61 Tahun 2021 tersebut juga diatur dimana salah satunya terkait batasan transaksi meningkat yang awalnya hanya Rp 50 juta, sekarang telah menjadi Rp 200 Juta. Ini sesuai dengan Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP No. 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaran Toko Daring.
Sementara berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jatim per 30 November 2021, Gubernur Khofifah memaparkan, bahwa transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Program Jatim Bejo sudah mencapai Rp 35,8 miliar yang berasal dari 13.701 pesanan.
“Transaksi tersebut menorehkan hasil yang baik karena tertinggi se-Indonesia melalui belanja toko daring. Hingga saat ini juga sudah terdapat 1.659 penyedia dan 29.477 produk yang sudah tayang pada Program Jatim Bejo,” jelas orang nomor satu di Jatim itu.
Tak hanya itu, mantan Menteri Sosial RI ini juga menyebutkan, hingga saat ini sudah terdapat 24 pemkab/pemkot yang menyatakan komitmen menggunakan Program Jatim Bejo melalui surat dari Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
Oleh karena itu, Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim itu berharap, melalui penggunaan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring.
“Jatim Bejo menjadi Ikhtiar bersama untuk membangun sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi di antara kita utamanya dalam pengadaan barang/jasa baik pemprov, pemkab/pemkot se-Jatim,”
jelas dia.
Melalui Program Jatim Bejo, Gubernur Khofifah optimis, nantinya pada tahun 2022, semakin besar total transaksi serta semakin banyak pemkab/pemkot di Jatim yang akan bergabung dan menggunakannya. Hal ini sejalan dengan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui e-payment, e-katalog dan e-marketplace.
“Insya Allah sesuai tagline tahun 2022, Optimis Jatim Bangkit. Jatim Bejo turut menunjang optimisme Jatim Bangkit. Transaksi semakin besar, semakin banyak pemkab/pemko yang bergabung pada Jatim Bejo,” harapnya.
Di samping itu, Gubenur Khofifah juga berharap, Jatim Bejo mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku UKM. Dalam arti yang lebih luas, platform ini diharapkan pula mampu menciptakan perlindungan berusaha kepada pelaku usaha. Baik itu untuk UMKM maupun pelaku usaha menengah dan besar secara proporsional dan adil.
“Insya Allah dengan Jatim Bejo terus bisa memberikan support akses bagi para UMKM yang telah menjadi backbone perekonomian di Jatim. Pasalnya UMKM telah berkontribusi bagi PDRB Jatim sebesar 57,25 persen,” tandasnya. (SP/HD1/A1)
