Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah menargetkan untuk menghentikan impor solar mulai tahun depan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Salah satu strategi utama yang disiapkan adalah menjadikan Papua sebagai kawasan strategis pengembangan swasembada energi berbasis potensi lokal.
Hal itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.
Dalam arahannya, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil.
Perkembangan teknologi dinilai membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat menjadi solusi bagi daerah yang sulit dijangkau distribusi energi konvensional.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” kata Presiden.
Selain itu, pemerintah juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Kebijakan ini menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Presiden menekankan keberhasilan menghentikan impor solar dan menekan impor BBM secara keseluruhan akan berdampak besar pada penguatan fiskal negara.
Saat ini, nilai impor BBM Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Menurut Presiden, pengurangan impor tersebut dapat menghemat ratusan triliun rupiah yang dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa setelah penghentian impor solar mulai tahun depan, pemerintah juga menargetkan penghentian impor bensin secara bertahap dalam empat tahun ke depan.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, untuk memperkuat koordinasi dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait.
Selain itu, kepala daerah juga diminta menyusun prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan tantangan masing-masing wilayah.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tegas Presiden. (*/Pr/A1)
Tinggalkan Balasan