Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2025 tidak mengalami kenaikan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan keputusan ini diambil agar masyarakat tidak semakin terbebani.
“Kalau hari ini kita melakukan pembiayaan, karena saya tidak ingin memberatkan masyarakat Surabaya dengan menaikkan PBB dan lainnya,” ujar Eri Cahyadi dalam keterangan tertulis di Surabaya dikutip pada Sabtu (16/8/2025).
Ia menekankan, pemkot tidak menaikkan PBB semata-mata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, Eri meminta kejujuran dari para pemilik hotel, restoran, maupun pelaku usaha lain dalam melaporkan kewajiban pajak.
“Kalau kami tidak menaikkan PBB, tapi bagaimana orang yang punya kewajiban ada kejujuran untuk membayar kewajiban. Contoh ketika ada pajak restoran atau pajak hotel, saya mohon ada kejujuran, jumlahnya berapa, ya sampaikan berapa, jangan dikurangi,” katanya.
Menurut Eri, pajak yang dibayarkan masyarakat sepenuhnya akan dikembalikan untuk pembangunan Surabaya. “Tapi kalau tidak ada kejujuran, maka sulit kita menyelesaikan kemiskinan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Surabaya akan terus mempertahankan berbagai program pro-rakyat seperti bantuan warga miskin, sekolah gratis, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu). “Semua ini tidak boleh hilang karena menjadi tanggung jawab negara,” kata Eri.
Karena itu, ia menilai kejujuran membayar pajak merupakan bentuk gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama.
“Jadi yang kaya (mampu), bantulah yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan kejujuran-kejujuran (bayar pajak) yang kita lakukan,” ujarnya.
Eri juga menjelaskan bahwa untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, pemkot bersama DPRD Surabaya memilih skema pembiayaan alternatif. Langkah ini dinilai lebih bijak daripada menaikkan PBB.
“Ternyata kalau dikerjakan 3 tahun ke depan, bunganya lebih besar. Maka kalau kita tidak mengerjakan infrastruktur (hari) ini, tidak ada perubahan di Kota Surabaya,” ucapnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menggerakkan roda ekonomi di Surabaya. “Tidak bisa bergerak ekonominya secara dahsyat tanpa dibantu oleh infrastruktur,” katanya.
Eri menyebut, setiap kepala daerah memang memiliki kebijakan berbeda untuk meningkatkan PAD. Namun, ia lebih memilih mengoptimalkan penerimaan dari sektor lain dibanding menaikkan PBB.
“Ketika kita bisa mengoptimalkan (PAD) dari yang lainnya, kenapa kita harus menaikkan PBB,” ujarnya.
Untuk itu, ia kembali menegaskan pentingnya optimalisasi pajak daerah, terutama pajak restoran, parkir, dan hotel.
“Banyak inovasi yang bisa kita lakukan. Surabaya bergeraknya melalui Kampung Pancasila. Intinya gotong royong, yang mampu membantu yang lemah,” pungkasnya. (*/Pr/C1)
