Bicaraindonesia.id, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan menyiapkan peta jalan pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Program strategis ini diharapkan mampu mengurangi jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS) di jenjang pendidikan menengah di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengungkapkan bahwa implementasi PJJ akan diperluas setelah uji terap sukses dilakukan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia.
“Jadi, secara bertahap program Pendidikan Jarak Jauh ini tidak hanya di sekolah Indonesia di luar negeri saja seperti di SIKK, tetapi juga di sekolah-sekolah lainnya di Indonesia,” ujar Tatang dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip pada Sabtu (9/8/2025).
Sesuai peta jalan, pemerintah kini tengah mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai tulang punggung pelaksanaan PJJ. Selain itu, rangkaian sosialisasi juga digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme PJJ.
“Targetnya, setiap satu provinsi nanti akan memiliki satu sekolah induk yang membuka program Pendidikan Jarak Jauh, sehingga anak-anak yang tidak bisa sekolah tatap muka karena berbagai kondisi seperti atlet, atau karena harus bekerja, dan sebagainya bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan,” jelas Tatang.
Pada 2025, uji terap PJJ akan menyasar 100 murid. Jumlah ini diharapkan meningkat tajam pada 2027.
“Pada 2027, pemerintah daerah (Pemda) pada 34 provinsi diharapkan dapat mereplikasi program Pendidikan Jarak Jauh,” kata Tatang.
Dengan minimal 100 murid per provinsi, diperkirakan 3.400 murid akan mengakses PJJ pada 2027.
“Pada 2028, pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih proaktif dalam menyelenggarakan PJJ, dengan demikian dapat semakin menjangkau ATS. Pada 2029, diharapkan ada sekolah jarak jauh nasional,” tambahnya.
Data Kemendikdasmen menunjukkan ada sekitar 3,9 juta ATS di Indonesia, dengan 25 persen di antaranya berada di jenjang pendidikan menengah. Alasan mereka tidak melanjutkan sekolah bervariasi, mulai dari kendala biaya, bekerja, menikah, hingga jarak sekolah yang terlalu jauh.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik peta jalan PJJ ini. Menurutnya, PJJ bukan sekadar alternatif, tetapi solusi untuk menjamin hak konstitusional warga negara memperoleh pendidikan.
Meski demikian, Hetifah menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak agar program ini berjalan sesuai tujuan.
“Kesimpulannya adalah perlu kolaborasi semua pihak dan peran orang tua juga sangat penting untuk keberhasilan dari program Pendidikan Jarak Jauh ini,” ujarnya. (*/Pr/C1)
