Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah resmi memulai penyaluran bantuan pangan beras pada tahun 2025 sebagai bentuk kehadiran negara dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Program ini merupakan salah satu langkah konkret dalam memperkuat daya beli dan menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Mulai Senin (14/7/2025), berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional (NFA), Perum Bulog bersama pemerintah daerah mulai menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram (kg) kepada masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP). Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menyambut positif pelaksanaan awal program ini. Ia menegaskan bahwa bantuan pangan beras menjadi prioritas utama selama satu bulan ke depan.
“Tentu ini menjadi prioritas kami di Badan Pangan Nasional bersama Bulog dalam satu bulan ke depan. Pemerintah upayakan akselerasi program baik ini karena ini kita membicarakan saudara-saudara kita yang paling membutuhkan,” ujar Arief dalam siaran pers di Jakarta, dikutip Selasa (15/7/2025).
Berdasarkan data NFA, pada hari pertama penyaluran, bantuan beras telah diberikan kepada 1.267 PBP atau setara 25,3 ribu kg. Wilayah penyaluran awal meliputi Kalimantan Tengah (Kelurahan Tanarung, Kota Palangkaraya dan Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan), Maluku (Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Kelurahan Silale dan Waihong di Kota Ambon; Kelurahan Ketsoblak, Kota Tual), serta Maluku Utara (Kelurahan Salahudin, Kota Ternate).
Penyaluran juga berlangsung di Jawa Tengah, tepatnya Desa Gajahan, Kabupaten Karanganyar, serta di Sumatera Selatan, yaitu Kelurahan 26 Ilir D1, Kota Palembang.
Arief menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk keberlanjutan dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Program ini menjadi bukti kebijakan keberlanjutan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sesuai arahan, bantuan pangan beras kembali dapat disalurkan di 2025 ini kepada total 18,27 juta keluarga se-Indonesia. Penerima bantuan terus kami upayakan semakin tepat sasaran,” kata Arief.
Untuk tahun ini, pendistribusian bantuan beras merujuk pada database PBP dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data ini difokuskan pada kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 7.
“Harapannya program intervensi ini dapat meredam harga beras sekaligus menyangga ekonomi masyarakat yang memang memerlukan perhatian pemerintah,” sambung Arief.
Penugasan kepada Bulog tertuang dalam surat dari Kepala NFA nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025. Dalam surat tersebut, Bulog ditugaskan menyalurkan bantuan pangan beras untuk bulan Juni dan Juli 2025.
Target penyaluran mencakup 18.277.083 penerima, masing-masing menerima 10 kg per bulan selama dua bulan. Penyaluran bantuan dilakukan dengan skema *one shoot* atau satu kali salur untuk total dua bulan.
Program bantuan pangan beras sebelumnya telah menunjukkan dampak signifikan terhadap pengendalian inflasi. Pada tahun 2023, inflasi beras mencapai 5,61 persen pada September. Setelah program bantuan digulirkan, inflasi turun menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.
Dampak positif juga tercatat pada 2024. Per Februari 2024, inflasi beras menyentuh 5,32 persen dan menjadi yang tertinggi sepanjang tahun tersebut. Namun, setelah program bantuan dilanjutkan hingga sembilan bulan, inflasi berhasil ditekan hingga hanya 0,1 persen pada Desember 2024.
Memasuki 2025, inflasi beras kembali menunjukkan tren peningkatan. Jika pada Januari 2025 tercatat 0,36 persen, maka per Juni 2025 naik menjadi 1 persen.
Oleh karena itu, penyaluran kembali bantuan pangan beras di bulan Juli diyakini dapat menjadi instrumen efektif dalam menahan laju inflasi, sejalan dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. (*/Pr/A1)
