BicaraIndonesia.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerukan pentingnya peran media dalam menjaga netralitas dan menjalankan kode etik jurnalistik selama proses Pilkada Serentak 2024.
Hal ini disampaikan Menko Hadi dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional di Jakarta, Rabu 4 September 2024.
Menko Hadi mengatakan bahwa media nasional yang kredibel mampu menjadi penyeimbang disrupsi informasi yang sering muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi.
“Media nasional yang kredibel akan menjadi penyeimbang disrupsi informasi yang menjadi fenomena baru akibat perkembangan teknologi informasi yang kita alami,” ujar Menko Hadi dalam siaran persnya dikutip pada Jumat 6 September 2024.
Selain itu, Menko Polhukam meminta agar pejabat dan pengelola informasi publik di berbagai instansi pemerintah memperkuat kolaborasi dengan media nasional dan lokal untuk mendukung Pilkada yang transparan dan netral.
“Tingkatkan kualitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya dalam mendukung proses Pilkada yang informatif dan transparan, dengan mengedepankan netralitas sebagai aparatur sipil negara,” tegasnya.
Berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), peningkatan penggunaan media sosial memerlukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan sosial.
Menurut Menko Hadi, media sosial dapat menjadi penyulut terjadinya konflik sosial dan politik pada Pilkada. Melalui media sosial, nilai dan norma pemilih dapat dibentuk.
“Sebagai pilar demokrasi keempat, Pers memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung kondusif, aman, dan lancar. Seluruh bangsa Indonesia berharap insan pers terus menjadi penopang demokrasi yang sehat, kuat, dan berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin menekankan pentingnya peran jurnalis dalam membantu KPU menjaga jalannya Pilkada.
“Kita berharap Pilkada berjalan dengan lancar dan tidak banyak yang ke MK. Karena bagi kami, anggota KPU saat ini cukup panjang masa kerjanya, baru selesai Pemilu Presiden dan Pileg, kami langsung dihadapkan dengan Pilkada,” kata Afifudin.
Menurut dia, suasana Pilkada yang hangat merupakan hal normal. “Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian munculnya calon tunggal. Kami berharap dengan kondisi saat ini, Pilkada Serentak tetap berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Senada dengan itu, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan pentingnya peran media dalam meredam potensi konflik yang dapat muncul di tengah perbedaan dukungan politik.
“Kami berharap kawan media bisa mengelola potensi konflik yang ada sehingga tidak berkembang menjadi kekerasan fisik. Black campaign ini bisa memanaskan situasi, sehingga kita harapkan media bisa tetap menjadi penyeimbang,” kata dia. ***
Editorial: A1
