BicaraIndonesia.id, Medan – Stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) untuk menjamin kesuksesan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Sumatra sangatlah penting. Sebab, stabilitas Polhukam merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto saat membuka rapat koordinasi di Medan, Selasa 8 Juli 2024.

“Pentingnya stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan untuk suksesnya Pilkada Serentak 2024, karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat mempengaruhi tahapan Pilkada 2024,” ujar Menko Hadi dalam pernyataan persnya dikutip pada Rabu 10 Juli 2024

Menko Hadi mengungkapkan bahwa tahun 2024 mencatat rekor dalam jumlah penyelenggaraan pemilihan umum terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.

Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya ancaman misinformasi dan polarisasi sosial politik yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, Menko Hadi menekankan pentingnya sinergisitas antar pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu.

“Diperlukan adanya langkah strategis melalui sinergitas antara pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu agar Penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Menko Hadi.

Terkait kesiapan dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024, Kemenko Polhukam telah melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya, menggelar rapat koordinasi di wilayah Papua dan Makassar terkait kesiapan Pilkada serentak 2024.

Selain itu, Kemenko Polhukam juga membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada.

“Diharapkan berbagai permasalahan yang kemungkinan dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, dapat dikoordinasikan, diatasi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Menko Polhukam juga menjelaskan setiap komponen harus terlibat aktif dan bersinergi dalam mensukseskan Pemilu 2024. Pemerintah pusat dan pemda berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pilkada.

Untuk mengantisipasi berbagai masalah dan konflik yang muncul, hal yang tak kalah penting dan perlu dijaga adalah netralitas dan integritas KPU, TNI, Polri, ASN dalam menjalankan tupoksinya dan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.

Menurutnya, Pilkada berjalan aman, damai, dan lancar, tentunya tak terlepas dari peran masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya tahapan Pilkada.

“Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat,” pungkasnya. (*/A1)