Bicaraindonesia.id, Makassar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, agar memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana (sarpras) penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
Dukungan tersebut diberikan baik kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah.
Demikian disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Rakor tersebut berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu 26 Juni 2024.
“Pemerintah daerah saya minta untuk bantu KPU dan Bawaslu yang tidak punya kantor, tidak punya gudang, sarana prasarana yang untuk daerah-daerah terpencil di Maluku, di Maluku Utara, di pulau-pulau, kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu,” kata Mendagri dalam keterangannya, dikutip Kamis 27 Juni 2024.
Selain itu, Mendagri juga meminta Pemda dapat menggunakan anggaran reguler maupun Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara.
Ia mengaku siap mengeluarkan surat edaran apabila Pemda membutuhkan dasar hukum penggunaan BTT.
“Yang penting sukses kegiatannya, dan kemudian satu lagi yang perlu dibiayai adalah yaitu Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dan Satpol PP, karena Linmas [maupun Satpol PP] ini jumlahnya besar,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, dukungan terhadap Linmas penting lantaran menjadi satu-satunya petugas keamanan yang boleh secara hukum masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini berbeda dengan TNI-Polri yang tidak boleh masuk TPS kecuali ada kejadian tertentu.
“Ini harus dibiayai semua, melalui mana? Melalui dana di Kesbang (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Artinya kepala daerah, Sekda, Bappeda, dan BPKAD, itu harus mengalokasikan anggaran untuk Satpol PP dan Linmas di (Badan) Kesbang,” tegasnya.
Di lain sisi, Mendagri juga mendorong Pemda untuk membantu menggencarkan sosialisasi tentang Pilkada yang aman, jujur, dan adil. Hal itu termasuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih.
Sebab, semakin kian tinggi partisipasi pemilih, maka calon terpilih bakal mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat.
“Sehingga pemerintahannya akan kuat. (Sebaliknya) semakin rendah dukungan rakyat kurang kuat ya pemerintahannya, bisa guncang, goyah, tolong bisa di-follow up di daerah masing-masing,” tandasnya. ***
