Bicaraindonesia.id, Jakarta – Secara teknis aturan untuk menjaga netralitas dan menghilangkan keragu-raguan prajurit dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dibuat.
Hal ini disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dalam acara pengarahan terhadap para Pangkotama TNI terkait netralitas TNI pada gelaran Pemilu serentak 2024, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 12 September 2023.
Turut hadir dalam acara tersebut, yakni, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
Panglima TNI menyatakan bahwa aturan ini akan mengatur secara detil dan merupakan pedoman bagi Prajurit TNI dalam mengambil sikap pada Pemilu 2024.
“Aturan itu akan berupa Keppang (Keputusan Panglima) dan juga nantinya akan dibuatkan buku saku,” kata Panglima TNI melalui siaran tertulisnya, seperti dikutip Bicaraindonesia.id pada Rabu, 13 September 2023.
Panglima TNI menekankan kepada seluruh jajarannya melalui para Pangkotama dari Matra Darat, Laut dan Udara agar tetap mengedepankan netralitas tanpa batas, prajurit TNI harus netral.
Begitu juga tidak boleh ada purnawirawan yang menggunakan hal-hal yang berbau dinas digunakan dalam kampanye atau menghadiri kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu.
“Tidak boleh ada atribut TNI yang di pakai kampanye, misalnya kendaraan berplat Dinas, tidak boleh itu,” sambungnya.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 nanti, Panglima TNI menyampaikan tentang sanksi bagi prajurit TNI yang melanggar ketentuan netralitas TNI. Dari mulai hukuman disiplin sampai hukuman pidana, tergantung apa yang dilanggar oleh prajurit TNI.
“Sanksi bisa berupa hukuman disiplin atau hukuman pidana, tergantung sejauh mana apa yang dilakukan prajurit,” pungkasnya. ***
Editorial: A1
Source: Puspen TNI
