Bicaraindonesia.id, Malang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tata kelola persepakbolaan Indonesia dievaluasi secara keseluruhan. Baik dalam hal tata kelola pertandingan, stadion, penonton, hingga pengamanan.
Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau kondisi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Rabu (5/10/2022). Tinjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi stadion pasca tragedi yang terjadi pada Sabtu, 1 Oktober 2022 lalu.
“Saya kira kita memang perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan. Semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi, jelas semuanya,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya.
Kepala Negara juga mengungkapkan, bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyatakan kesiapannya untuk membantu memperbaiki tata kelola persepakbolaan Indonesia.
Sementara dari hasil tinjauannya itu, Presiden Jokowi memandang, bahwa tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya, pintu stadion yang terkunci hingga tangga terlalu tajam.
“Sebagai gambaran, tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam, ditambah kepanikan yang ada, tapi itu saya hanya melihat lapangannya,” ungkap Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Tim tersebut, dibentuk untuk mencari tahu secara detail penyebab utama terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan.
“Kita harapkan nantinya tim ini segera bisa menyelesaikan tugasnya. Sehingga kita tahu betul-betul penyebab utama dari tragedi tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang,” ujar Presiden.
Presiden mengatakan bahwa tim gabungan tersebut nantinya akan mengumpulkan fakta dan segala informasi dari berbagai pihak untuk kemudian disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Tim akan berbagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.
“Sanksi dari PSSI ada. Pidana nanti yang mengumumkan dari Polri, jadi dibagi-bagi. Audit untuk bangunan nanti yang menyampaikan adalah dari Kementerian PU, tetapi secara keseluruhan nanti tim gabungan independen pencari fakta yang akan menyampaikan,” jelasnya. ***
Editorial: A1
Source: BPMI Setpres
