Bicaraindonesia.id – Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur M Torino Junaedi komitmen membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya di H-7 Lebaran. Selain itu, pihaknya juga akan turut mengawal pembayaran THR di semua bidang usaha.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan M Torino Junaedi seusai Pengukuhan Pengurus Forkas Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (17/4/2022).
“Kita ikuti aturan pemerintah, sebelum H-7 Tunjangan Hari Raya sudah terbayar,” kata Torino Junaedi kepada awak media.
Forkas berkomitmen mendukung program Pemerintahan Provinsi Jatim, untuk pemulihan ekonomi di masa sulit, yakni di berbagai sektor perekonomian.
“Forkas berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi di Jatim yang sudah mulai membaik. Bersinergi dengan berbagai bidang usaha untuk tidak jalan sendiri-sendiri,” tambahnya.
Ia menyampaikan, pembayaran THR merupakan wujud keikutsertaan para pelaku usaha untuk membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi di semua sektor. Perusahaan harus memposisikan karyawan sebagai aset yang harus dijaga keberlangsungannya.
“Karyawan adalah aset perusahaan, untuk itu harus juga dijaga keberadaannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Pembina Forkas Jatim yang juga Bos PT Maspion Group, Alim Markus menyatakan, bahwa perusahaannya juga dipastikan membayarkan Tunjangan Hari Raya untuk pegawainya pada H-10 sebelum Lebaran. “Kalau karyawan kami (PT Maspion) di tanggal 21 April sudah dibayarkan THR-nya,” sambung Alim Markus.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada seluruh pengusaha agar tidak telat membayarkan hak bagi pegawainya, yakni Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan pemerintah, dan besarannya harus penuh.
“THR yang dibayarkan besarannya harus penuh dan tepat waktu atau paling lambat tujuh hari sebelum hari raya,” kata Gubernur Khofifah.
Ketentuan itu merujuk Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, 6 April 2022. Serta, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Permenaker No. 6 Tahun 2006 tentang THR Keagamaan.
Dalam peraturan tersebut, kata Gubernur Khofifah, bahwa pengusaha wajib membayarkan hak untuk pegawainya. Yakni Tunjangan Hari Raya tepat waktu dengan besaran penuh.
“Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan merupakan upaya untuk memenuhi hak pekerja beserta keluarganya dalam merayakan hari raya. Dan, ini harus kita yakini akan menjadi sarana pendongkrak perputaran dan pemulihan ekonomi di masyarakat,” tegasnya. (HD1/A1)
