Bicaraindonesia.id – Menjelang pesta demokrasi yang berlangsung pada 2024 mendatang, biasanya suhu politik di masyarakat akan menghangat. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat.
Termasuk pula edukasi kepada kontestan politik agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.
Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi ketika memimpin rapat terbatas (ratas) persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/4/2022).
“Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024,” kata Presiden Jokowi dikutip melalui keterangan resminya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat segera diputuskan. Baik itu dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan laporan yang diterima Presiden Jokowi, anggaran untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 tersebut, diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun.
“Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun,” jelasnya.
Oleh karenanya, Presiden Jokowi juga meminta agar besaran anggaran pemilu serentak dapat dihitung dan didetailkan untuk dipersiapkan secara bertahap. “Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” sambungnya.
Selain itu, Kepala Negara juga memberi arahan agar pejabat bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022 segera disiapkan dan diseleksi dengan baik.
Menurutnya, akan ada 101 daerah yang membutuhkan figur pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerahnya dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.
“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya. ***
Editorial: A1
