Bicaraindonesia.id – Pengungsi internasional yang sudah puluhan tahun ada di wilayah Jawa Timur, khususnya Sidoarjo punya risiko tersendiri. Berbagai persoalan muncul, sehingga Kanwil Kemenkumham Jatim menggandeng Pemkab Sidoarjo untuk mencari jalan keluar.
Isu tersebut menjadi topik hangat dalam rapat koordinasi bertajuk “Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia” yang berlangsung di Kota Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (17/3/2022).
Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan, selama ini pihaknya memberikan atensi khusus dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Terutama yang berstatus Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee).
Menurutnya, keberadaan pada memiliki potensi kerawanan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. “Meliputi aspek ideologi, aspek sosial budaya, aspek hukum dan aspek keamanan,” kata Wisnu Nugroho Dewanto dikutip melalui keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).
Oleh karena itu, Wisnu menilai, bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing perlu ditingkatkan. Hal ini untuk meminimalisir dampak negatif atas keberadaan mereka selama berada di wilayah Indonesia.
“Karenanya kita perlu membangun dan meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergitas antar stakeholder terkait,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjelaskan, bahwa pengungsi punya masalah yang kompleks. Karena bukan sekadar masalah sandang pangan saja. Tapi lebih luas lagi, yaitu sosial dan budaya.
Sebagai daerah yang menampung para pengungsi, dia mengaku banyak sekali mendengar keluhan dari masyarakat terkait perilaku para pengungsi tersebut. Untuk itu, pihaknya sepakat mendukung dan mengikuti peraturan dari pusat terkait pengungsi. “Tetapi kami mohon persoalan di lapangan juga harus diperhatikan,” ujarnya. (SP/HD1/A1)
