Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat upaya memutus kemiskinan struktural melalui sektor pendidikan tinggi. Melalui kolaborasi dengan 32 perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), Pemkot Surabaya menargetkan program beasiswa pendidikan tinggi menjangkau 24 ribu mahasiswa dari keluarga prasejahtera pada tahun 2026.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Surabaya dan 8 PTN serta 24 PTS yang digelar di Lobby Balai Kota Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Program beasiswa ini difokuskan pada bantuan biaya perkuliahan bagi warga ber-KTP Surabaya yang masuk dalam kelompok ekonomi Desil 1 hingga Desil 5.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan kebijakan tersebut merupakan investasi sosial jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
“Tahun ini jangkauannya melonjak tajam, dari sebelumnya sekitar 3.000 mahasiswa menjadi 24.000 mahasiswa. Prinsip kami jelas, minimal satu keluarga memiliki satu sarjana. Inilah cara memutus kemiskinan secara nyata,” kata Eri Cahyadi.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar pada tahun 2026.
Meski demikian, Eri menekankan keberhasilan kebijakan ini tidak diukur dari besaran anggaran, melainkan dari luasnya akses pendidikan yang diberikan kepada warga kurang mampu.
Eri juga menepis anggapan bahwa keterlibatan perguruan tinggi negeri terkendala oleh kewenangan pusat terkait skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurutnya, kolaborasi lintas pihak mampu menghadirkan solusi konkret bagi mahasiswa prasejahtera.
“Hari ini kita buktikan, perubahan bisa dilakukan jika semua pihak mau bergotong royong untuk rakyat kecil,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eri turut menyampaikan permohonan maaf kepada pihak PTN terkait adanya mahasiswa yang mengisi data ekonomi keluarga secara tidak akurat. Ia meminta agar mahasiswa tersebut tidak diberi sanksi dan tetap dapat melanjutkan pendidikan.
“Yang penting mereka tetap kuliah. Soal UKT, biar itu menjadi tanggung jawab saya dan Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Skema bantuan pendidikan yang dijalankan bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Pemkot Surabaya juga membuka ruang kerja sama untuk menutup kekurangan biaya pendidikan, baik melalui kampus, orang tua asuh, maupun skema pendanaan alternatif.
Kepada para penerima beasiswa, Eri berpesan agar tidak minder dengan latar belakang ekonomi dan menjadikan kesempatan ini sebagai motivasi untuk berprestasi.
“Belajarlah sungguh-sungguh. Bukan tidak mungkin, suatu hari salah satu dari kalian berdiri di sini sebagai Wali Kota Surabaya atau pemimpin nasional,” ucapnya.
Program beasiswa ini mendapat dukungan dari kalangan perguruan tinggi. Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Prof. Nurhasan menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Ini program luar biasa untuk memutus kemiskinan melalui pendidikan. UNESA siap mendukung penuh, berapapun kuota yang ditugaskan,” ujar Prof. Nurhasan.
Dari unsur PTS, Rektor Universitas Wijaya Putra Budi Endarto menilai kebijakan ini sebagai bentuk redistributive policy dan investasi sosial jangka panjang. Melalui Perwali Nomor 4 Tahun 2026, mahasiswa PTS ber-KTP Surabaya kini memperoleh hak bantuan pendidikan yang setara dengan mahasiswa PTN.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi social investment. Surabaya bisa menjadi pilot project nasional,” katanya.
Dampak program ini dirasakan langsung oleh Anisah Wahyu Triska, mahasiswa semester lima jurusan Administrasi Publik di salah satu PTS.
Anisah sempat terancam putus kuliah akibat keterbatasan biaya dan harus membantu ibunya berjualan penyetan. Melalui program beasiswa Pemkot Surabaya, Anisah kini dapat melanjutkan kuliah hingga lulus. (*/Dap/A1)
Tinggalkan Balasan