Bicaraindonesia.id, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan mulai memasuki fase pemulihan pascabencana.

Pada tahap ini, Pemprov Sumbar memprioritaskan percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, sekaligus pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) evaluasi masa tanggap darurat di Posko Terpadu Bencana, Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Senin (22/12/2025) malam.

Mahyeldi menegaskan pemenuhan layanan dasar masyarakat menjadi fokus utama sebelum memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Layanan dasar yang dimaksud meliputi ketersediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak bencana.

“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026,” tegas Mahyeldi seperti dikutip melalui Infopublik pada Selasa (23/12/2025).

Meski status tanggap darurat tingkat provinsi telah berakhir, Gubernur memastikan aspek keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada pelaksanaan trauma healing dan pendampingan psikososial bagi korban bencana, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna).

Data tersebut menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Dalam kesempatan yang sama, Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, serta komunitas kebencanaan yang telah berperan aktif membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatra Barat.

“Di tengah keterbatasan, para relawan hadir dengan pengorbanan yang luar biasa. Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi menolong sesama. Inilah nilai gotong royong dan kemanusiaan yang terus hidup di masyarakat kita,” ujarnya.

Mahyeldi juga meminta para bupati dan wali kota di daerah terdampak agar memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi sebagai dasar penyusunan R3P.

Ia menegaskan agar tidak ada ego sektoral yang menghambat percepatan penanganan pascabencana dan meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak bencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegas Rustian.

Dari total 16 kabupaten dan kota terdampak bencana, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat tingkat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan data sementara pada dashboard Satu Data Bencana Pemprov Sumbar, bencana hidrometeorologi yang terjadi telah menyebabkan 260 orang meninggal dunia, 72 orang dinyatakan hilang, serta 382 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, jumlah total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa. (*/IP/A1)