Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia (RI) saat ini tengah mengikuti proses bidding lahan untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia di Makkah.

Lahan yang dibidik berada di kawasan Western Hindawiyah dengan jarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram, lokasi strategis bagi pelayanan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (17/12/2025).

“Yang kedua adalah yang proses bidding. Yang nomor enam namanya di Western Hindawiyyah. Itu jaraknya hampir sama 2,5 km dari Masjidil Haram,” ujar Rosan dalam keterangan persnya kepada awak media.

Rosan menjelaskan, proses bidding lahan di Arab Saudi tersebut telah memasuki tahap akhir. Dari sekitar 90 bidang lahan yang ditawarkan, Indonesia berhasil masuk dalam dua besar kandidat terkuat.

Rosan menegaskan mekanisme bidding tidak ditentukan berdasarkan harga tertinggi. Penilaian dilakukan melalui evaluasi rencana pembangunan, desain kawasan, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.

Menurut Rosan, hasil akhir proses bidding lahan Kampung Haji Indonesia di Makkah diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. “Rencananya mungkin akhir bulan ini atau Januari,” ungkap Rosan.

Seluruh perkembangan terkait proses tersebut, lanjut Rosan, telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah optimistis, apabila Indonesia berhasil memperoleh lahan tersebut, pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia akan semakin optimal dan terintegrasi.

“Kalau kita mendapatkan lahan itu insyaallah seluruh jemaah haji kita bisa terlayani, mempunyai tempat yang sangat baik, yang sangat layak, sangat dekat dibandingkan dengan keadaan sekarang, dan tentunya ini akan menambah insyaallah kekhusyukan mereka pada saat melakukan umrah dan haji,” ucap Rosan.

Rosan juga menjelaskan pengembangan Kampung Haji Indonesia dirancang berada di dua lokasi berbeda. Desain ini bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas jemaah serta distribusi logistik secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Rosan menegaskan bahwa lahan yang telah dibeli sebelumnya berstatus hak milik penuh dan akan mulai berlaku pada Januari mendatang, seiring dengan diberlakukannya regulasi baru di Arab Saudi.

“Karena memang baru akan sah pada bulan Januari sesuai dengan undang-undang yang baru diizinkan sehingga institusi asing boleh memiliki. Jadi ini adalah hak milik, tanah di Makkah dan Madinah jadi hak milik,” tutur Rosan.

Ia menambahkan lahan tersebut menjadi yang pertama di Makkah yang dimiliki oleh institusi di luar Arab Saudi. Menurut Rosan, hal ini menunjukkan kepercayaan pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia sebagai mitra strategis yang serius dan berkomitmen dalam pembangunan kawasan suci.

“Mereka menyampaikan sekarang mereka menganggap kita sangat serius dan berkomitmen penuh untuk membangun dan menjadi bagian dari pembangunan terutama di Makkah dan insyaallah di Madinah,” pungkas Rosan. (*/Pr/A1)