Bicaraindonesia.id, Surabaya – PSSI Provinsi Jawa Timur resmi menunda pelaksanaan Kongres Asprov sesuai arahan dari PSSI Pusat. Penundaan ini merujuk pada hasil Kongres Biasa PSSI yang digelar pada 4 Juni 2025 di Jakarta, serta surat bernomor 5187/PGD/654/X-2025 tanggal 22 September 2025 mengenai penyelarasan jadwal kongres asosiasi anggota di seluruh Indonesia.
Ketua PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh, menyampaikan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan kondisi yang tengah dihadapi organisasi, termasuk bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah.
Selain itu, PSSI Pusat meminta seluruh Asprov menyesuaikan jadwal agar pelaksanaan kongres berlangsung serentak.
“Kita memahami dinamika organisasi. Ada sekitar 16 hingga 17 provinsi yang sudah habis masa kepengurusan dan sedang menyiapkan kongres, namun seluruhnya diminta menunda demi keseragaman jadwal,” ujar Riyadh di Surabaya, Kamis (11/12/2025).
Menurut Riyadh, keputusan PSSI Pusat mempertimbangkan beberapa aspek strategis, di antaranya:
1. Dampak bencana alam di Aceh dan Sumatera yang memengaruhi proses organisasi di daerah.
2. Rencana pemerintah merevisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), termasuk penetapan ulang 21 cabang olahraga prioritas-dengan sepak bola sebagai salah satu di dalamnya.
3. Upaya memperkuat kolaborasi lintas kementerian/lembaga, terutama terkait dukungan APBD dan implementasi regulasi baru seperti Permendagri Nomor 27 Tahun 2024 yang membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk stadion, dengan sektor swasta.
4. Kebutuhan menyelaraskan sosialisasi Statuta PSSI Edisi 2025 dan Peraturan Organisasi PSSI 2025 hingga tingkat Asprov dan Askot.
Riyadh menekankan penundaan kongres berhubungan dengan sinkronisasi masa kepengurusan Asprov secara nasional agar seluruh agenda organisasi berjalan seragam.
“Ini untuk menyatukan agenda. Ada yang berakhir 2025, ada yang 2026. Pemerintah juga sedang merevisi desain besar sepak bola nasional, jadi semuanya perlu seragam,” katanya.
Dalam masa penundaan ini, PSSI Pusat akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) bagi Asprov yang masa kepengurusannya telah berakhir. Plt dapat berasal dari ketua sebelumnya atau figur lain yang ditetapkan pusat.
“Kalau masa jabatan habis, PSSI akan menunjuk PLT. Bisa saja ketua Asprov sebelumnya, bisa juga orang lain. Kita tidak bisa menolak karena ini bagian dari kebijakan pusat,” ujarnya.
Terkait proses internal di Jawa Timur, Riyadh memastikan seluruh tahapan kongres otomatis ikut ditunda. Setelah penundaan dicabut, tahapan akan dilanjutkan mulai dari proses verifikasi.
Menanggapi pertanyaan publik mengenai alasan penundaan, termasuk isu kondisi banjir di beberapa wilayah, Riyadh menegaskan kebijakan tersebut berlaku nasional dan tidak dikaitkan dengan situasi di Jawa Timur.
“Surat itu berlaku untuk seluruh provinsi. Jatim tidak sedang terkena banjir besar, tetapi keputusan pusat berlaku seragam. Ini dinamika organisasi yang harus kita hormati,” tegasnya.
Riyadh menambahkan bahwa ia mendukung penuh kebijakan pusat, meski penundaan mengharuskan penyesuaian jadwal di daerah.
“Kalau tujuannya untuk kebaikan organisasi, saya kira tidak masalah. Penundaan ini hanya beberapa bulan,” tutupnya. (*/Dap/A1)
