Bicaraindonesia.id, Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, menegaskan bahwa kesiapsiagaan nasional sangat ditentukan oleh peran optimal Forkopimda sebagai garda terdepan negara di daerah.
Lonjakan mobilitas masyarakat, peningkatan aktivitas wisata, serta kepadatan arus transportasi menuntut Forkopimda untuk memperkuat koordinasi lintas instansi.
Hal tersebut disampaikan Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta Libur Akhir Tahun di Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Forkopimda harus memastikan seluruh elemen pelayanan publik di daerah berjalan efektif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Sektor wisata dan transportasi juga harus memastikan standar keamanan dan kenyamanan terpenuhi seiring lonjakan wisata domestik,” kata Wamenko Polkam dalam siaran tertulis dikutip pada Rabu (3/12/2025).
Oleh karena itu, Wamenko Polkam menekankan soliditas dan kekompakan Forkopimda menjadi prasyarat utama terciptanya stabilitas keamanan, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, serta efektivitas pelayanan publik di daerah.
Ia menyatakan bahwa melalui koordinasi yang erat, komunikasi yang terbuka, dan kolaborasi yang konsisten antar unsur pimpinan daerah, setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini, dan berbagai program strategis dapat dilaksanakan secara terpadu.
“Peningkatan koordinasi antar instansi di daerah menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan berjalan selaras, efektif, dan tepat sasaran. Karena melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur, pertukaran data yang akurat, serta sinkronisasi program lintas sektor, pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menghadirkan pelayanan publik yang responsif serta berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Wamenko Polkam juga mengingatkan setiap daerah untuk mewaspadai risiko bencana alam hidrometeorologi yang diprediksi meningkat pada Desember 2025 hingga awal 2026. Curah hujan ekstrem, angin kencang, putting beliung, banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang berpotensi terjadi di berbagai wilayah.
“Kita juga harus mewaspadai dampak dari fenomena ekstrem iklim saat ini, yaitu terbentuknya Siklon Tropis Senyar dan adanya kondisi anomaly cuaca yang mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia,” kata Wamenko Polkam.
Ia menegaskan mitigasi bencana harus diperkuat sebagai bagian integral dari strategi keamanan nasional, tidak hanya untuk mengatasi kerawanan sosial atau kriminalitas, tetapi juga kerawanan hidrometeorologi dan cuaca ekstrem.
“Saya tegaskan kembali bahwa keberhasilan pengamanan Nataru dan penanganan bencana sangat bergantung pada soliditas Forkopimda. Forkopimda harus memastikan koordinasi berjalan di semua level, dari kebijakan hingga implementasi teknis di tingkat kecamatan dan daerah,” tegas Wamenko Polkam.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan dihadiri Menteri Kesehatan, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. (*/Pr/A1)
