Bicaraindonesia.id, Surabaya – Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur menggelar “Seminar Nasional Administrasi Negara (SINAGARA) VII dengan tema “Green Governance: Peran Administrasi Publik dalam Menjawab Tantangan Kebijakan Berorientasi Ramah Lingkungan”, Rabu (15/10/2025).
Acara dibuka oleh Dekan FISIBPOL UPN Veteran Jatim, Catur Suratnoaji, dan dihadiri jajaran dekanat serta 320 peserta, terdiri dari 251 partisipan daring dan 69 peserta luring.
Kegiatan ini menjadi wadah refleksi sekaligus aksi nyata dalam memperkuat peran birokrasi, akademisi, dan komunitas menuju tata kelola pemerintahan berkelanjutan.
Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Anjarwati, menjelaskan berbagai upaya Pemprov Jatim dalam menerapkan kebijakan hijau melalui instrumen strategis.
Ia memaparkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
“Jawa Timur terus mendorong implementasi kebijakan rendah emisi melalui program seperti Desa Berseri, Eco Pesantren, hingga Program Kampung Iklim (Proklim). Upaya tersebut menjadi bukti bahwa prinsip green governance telah diadopsi secara berjenjang dari level provinsi hingga pemerintahan desa,” kata Anjarwati.
Sementara itu, Dosen UPN Veteran Jatim, Ertien R. Nawangsari menegaskan green governance bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Menurutnya, administrasi publik di era perubahan iklim harus bertransformasi menjadi motor penggerak kebijakan pro-lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Ertien memperkenalkan konsep piramida enam dimensi pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, ekologi, dan spiritual.
Keenam dimensi tersebut, kata dia, menjadi fondasi penting agar tata kelola publik hijau berjalan konsisten dan terintegrasi lintas sektor.
Pendiri Tunas Hijau Indonesia, Mochamad Zamroni, juga hadir sebagai narasumber dan memberikan perspektif komunitas lingkungan. Sejak berdiri pada 1999, Tunas Hijau telah melibatkan lebih dari 200 ribu anak muda dan keluarga dalam gerakan sosial serta edukasi lingkungan.
“Mulailah dari hal sederhana, bawa tumbler, pilah sampah, dan kurangi plastik. Aksi kecil jika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan besar untuk bumi,” ujar dia.
Ketiga narasumber sepakat bahwa keberhasilan green governance memerlukan sinergi multipihak antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta.
Kolaborasi tersebut penting agar kebijakan lingkungan tidak berhenti pada dokumen, melainkan terwujud dalam perilaku dan budaya birokrasi yang hijau.
Koordinator Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jatim, Susi Hardjati, menegaskan SINAGARA VII tidak hanya menjadi forum ilmiah, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat inovasi, edukasi, dan advokasi kebijakan publik berkelanjutan.
Melalui riset, inovasi teknologi hijau, dan literasi lingkungan, kampus diharapkan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola ramah lingkungan.
“Seperti disimpulkan dalam forum ini, green governance bukan sekadar wacana teknokratis, tetapi representasi komitmen moral kolektif untuk menjaga keseimbangan antara manusia, ekonomi, dan alam,” pungkasnya. (*/An/A1)
Tinggalkan Balasan