Bicaraindonesia.id, Surabaya – Ketua Demisioner DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Ali Mufthi, menegaskan bahwa Partai Golkar di Kota Pahlawan masih sangat solid.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Surabaya yang digelar di Hotel Wyndham Surabaya, Selasa (12/8/2025).
“Solid. Strukturnya solid Partai Golkar. Untuk target ke depan, mungkin bisa menaikkan kursi dan memiliki kader yang menjadi kepala daerah,” ujar Ali Mufthi kepada awak media.
Politikus yang kini duduk di DPR RI itu mendorong kepengurusan DPD Golkar Surabaya untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu mendatang.
Ia optimistis partai berlambang pohon beringin tersebut mampu memenangkan kursi kepala daerah.
“Kalau kemarin suara naik, nanti naik lagi posisinya. Tambahan begitu. Yang penting naik. Dan tadi juga sudah dibahas soal perwakilan untuk pimpinan daerah,” terangnya.
Terkait calon kuat di Pilkada Surabaya, Ali belum mau membocorkan nama. “Masih panjanglah,” ujarnya singkat.
Ali juga berharap ke depannya ada figur berkualitas yang memimpin DPD Golkar Surabaya, minimal setara dengan Arif Fathoni, Ketua Umum periode sebelumnya. “Minimal sama, syukur-syukur bisa lebih,” tegasnya.
Bahkan, jika Arif Fathoni kembali terpilih, Ali menargetkan Golkar tak hanya menang di Surabaya, tetapi juga di Sidoarjo. “Bisa memenangkan Golkar Surabaya-Sidoarjo,” ujarnya di hadapan Fathoni.
Sementara itu, Arif Fathoni memaparkan rangkaian agenda Musda, mulai dari pemilihan ketua baru, evaluasi kinerja pengurus lima tahun terakhir, hingga penyusunan rekomendasi strategis untuk pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan.
“Peserta Musda terdiri dari pengurus tingkat kecamatan hingga kelurahan, termasuk kader muda. Selain memilih nakhoda baru, juga ada pertanggungjawaban kerja politik lima tahun terakhir,” jelasnya.
Fathoni juga menyoroti pertambahan kursi DPRD Surabaya dari 50 menjadi 55 kursi akibat jumlah penduduk yang telah melebihi 3 juta jiwa. Menurutnya, hal ini membuat pemecahan daerah pemilihan (dapil) menjadi keniscayaan.
“Dengan lima dapil, banyak aspirasi masyarakat yang suaranya terbuang sia-sia. Kami berharap KPU dan Bawaslu membuka ruang kajian akademis untuk potensi penambahan dapil, agar suara rakyat tidak hilang,” tandasnya. (*/Dap/A1)
