BicaraIndonesia.id, Pekanbaru – Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2025 memasuki babak baru. Pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, hingga sektor swasta bersatu untuk menekan angka Karhutla hingga titik minimal, bahkan menuju zero.
Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan saat Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional 2025 di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025).
“Sebagai langkah strategi dan penguatan, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergotong royong, bahu-membahu, dan bekerja sama untuk meningkatkan mitigasi dan mencegah terjadinya karhutla,” ujar Menko Budi Gunawan.
Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang terintegrasi dengan satelit milik Kementerian Kehutanan dan BNPB, musim kemarau diperkirakan akan berlangsung bertahap dari April hingga September 2025.
Berdasarkan pemantauan satelit Terra Aqua milik NASA, tercatat 144 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Selain itu, data lapangan juga menunjukkan terdapat 97 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga 17 April 2025. Khusus wilayah Riau, terdeteksi 80 hektare lahan dalam status darurat Karhutla.
Menko Polkam menegaskan bahwa sejumlah daerah seperti Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah telah mengalami kejadian Karhutla. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini menjadi hal yang krusial.
“Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan sedini mungkin, termasuk modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut,” tegas Menko Polkam.
Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini juga menyampaikan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia atas kesiapsiagaan semua unsur pemerintah dalam menangani Karhutla. Presiden Prabowo Subianto juga mengimbau masyarakat untuk menjaga capaian yang telah diraih.
Menko Budi menuturkan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap isu kebakaran hutan, terutama terkait dampaknya terhadap geopolitik kawasan.
Sebagai tindak lanjut, dibentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada 13 Maret 2025 di bawah koordinasi Kemenko Polkam.
“Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada tanggal 13 Maret 2025. Desk Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam ini dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup,” jelas Budi Gunawan.
Selain itu, Presiden juga menegaskan pentingnya komitmen Indonesia terhadap kesepakatan regional, seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AA-THP) dan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC-THPC).
“Kita harus belajar dari pengalaman negara lain, di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, bahwa akibat perubahan iklim, dampak kebakaran hutan ini sangat luar biasa,” imbuhnya.
Menko Polkam juga meminta kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, dan bupati untuk segera mengaktifkan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya. Koordinasi intensif dengan BNPB dan Kementerian Kehutanan menjadi hal yang mutlak.
Untuk sektor swasta seperti perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, dan pertambangan, kewajiban dalam pengawasan dan pencegahan karhutla harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Mulai dari kelompok masyarakat peduli api, kelurahan tangguh bencana, Tagana, PMI, mahasiswa, pramuka, hingga kelompok tani, diminta ikut serta melaporkan titik api secara berkala.
“Pada apel kesiapsiagaan hari ini, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lahannya dengan baik. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan dalam pengelolaan hutan dan lahan,” tandasnya. (Hum/Sp/A1)
