BicaraIndonesia.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) terdiri dari beberapa direktorat. Termasuk direktorat pencegahan, penyidikan, serta penelusuran dan pengamanan aset.
Hal tersebut disampaikan Kapolri usai apel pengamanan pasukan pelantikan presiden dan wakil presiden di Monas, Jakarta, pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Kapolri menegaskan, Kortas Tipikor adalah upaya kolaboratif bersama institusi lain. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memberantas korupsi di Indonesia.
“Kami berharap, dengan adanya Kortas Tipikor, upaya pemberantasan korupsi dapat semakin maksimal,” ujar Kapolri dalam keterangan resmi dikutip pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Pembentukan Kortas ini juga sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Kapolri menambahkan bahwa institusi Polri berkomitmen untuk mendukung arahan presiden dalam menekan tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani peraturan presiden (perpres) baru mengenai susunan organisasi Polri, yang mengatur pembentukan Kortas Tipikor.
Perpres Nomor 122 Tahun 2024 ini ditandatangani pada 15 Oktober 2024 dan bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam perpres tersebut, Kortas Tipikor ditetapkan sebagai unsur pelaksana tugas pokok di Mabes Polri, dan dipimpin oleh jenderal bintang dua.
Pembentukan ini mencakup penyisipan pasal baru mengenai Kortas Tipikor, yang mendetailkan tugas dan struktur organisasi di dalamnya.
Dengan adanya Kortas Tipikor, diharapkan Polri dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Termasuk dalam aspek pencegahan, penyelidikan, dan pengamanan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. (*/A1)
