Bicaraindonesia.id – Kedatangan 85 warga negara asing (WNA) asal Cina ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta menjadi sorotan publik. Pasalnya, pemerintah telah membuat kebijakan larangan mudik Lebaran untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Namun, di sisi lain, justru ada WNA yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Apalagi belakangan diketahui bahwa dua di antara 85 WNA asal China tersebut ternyata positif Covid-19.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa seharusnya pemerintah lebih peka dalam mengambil kebijakan. Sebab, masuknya rombongan WNA ke Indonesia di tengah larangan mudik, pasti akan menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat.
”Kalau masyarakat Indonesia saja harus menahan rindu untuk tidak mudik yang sudah menjadi tradisi tahunan karena mengikuti aturan pemerintah, bagaimana WNA bisa dengan mudah masuk ke Tanah Air. Hal yang seperti ini kan bisa menimbulkan anggapan publik bahwa pemerintah tidak peka melihat kondisi yang ada,” kata Muhaimin seperti dilansir dari laman resmi Parlementaria, Sabtu (8/5/2021).
Karena itu, Muhaimin meminta pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai masih diizinkannya WNA masuk di tengah kebijakan pelarangan.
“Sebab kondisi ini membingungkan masyarakat yang dibatasi mobilitasnya saat Lebaran,” kata Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Karena itu, pihaknya mendorong agar Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk memastikan bahwa seluruh WNA dan WNI yang datang dari luar negeri dapat mematuhi aturan protokol kesehatan perjalanan internasional selama pandemi Covid-19.
Ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No. 8 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.
Ketua Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Covid-19 DPR RI ini juga mengusulkan kepada pemerintah untuk menolak seluruh kedatangan WNA selama masa pelarangan mudik.
”Masyarakat saat ini tengah berupaya mengikuti aturan larangan mudik dan membatasi mobilitas selama libur Lebaran,” pungkas dia. (par/b1)
