Bicaraindonesia.id, Jakarta – Perekonomian Indonesia diproyeksikan akan tetap solid di tahun 2024 dengan proyeksi pertumbuhan di atas 5 persen dan didukung terkendalinya tingkat inflasi.
Sementara capaian inflasi Nasional di bulan Januari 2024, tercatat sebesar 2,57 persen (yoy), terjaga stabil dalam rentang sasaran target 2,5±1 persen.
Sejalan dengan inflasi Nasional, perkembangan inflasi provinsi di wilayah Jawa juga stabil dan terkendali. Inflasi DKI Jakarta tercatat 1,83 persen (yoy), Jawa Timur 2,47 persen (yoy), Jawa Tengah 2,69 persen (yoy), Jawa Barat 3,02 persen (yoy), D.I Yogyakarta 2,6 persen (yoy), dan Banten 2,59 persen (yoy).
Proporsi produksi pangan strategis di wilayah Jawa lebih dari 50 persen terhadap nasional, dengan mayoritas sentra produksi tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyebutkan bahwa inflasi DKI Jakarta sebagai daerah konsumen justru lebih rendah dibanding beberapa provinsi lain yang merupakan daerah produsen.
“Sehingga sinergi pengendalian inflasi antar provinsi di Jawa menjadi keniscayaan karena satu kesatuan wilayah yang saling terhubung,” kata Deputi Ferry dalam siaran tertulisnya di Jakarta, seperti dikutip pada Sabtu 3 Maret 2024.
Ia menyebut bahwa di bulan Maret dan April Indonesia akan memasuki Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat.
“Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terjaga,” ujar Deputi Ferry.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan untuk meredam kenaikan lebih lanjut harga pangan (terutama beras). Di antaranya, melalui percepatan penyaluran beras SPHP di pasar tradisional, distributor (di antaranya Food Station dan Pasar Cipinang) maupun ritel modern.
Selain itu juga penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM, pengintensifan pelaksanaan operasi pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pengalihan cadangan beras pemerintah (CBP) ke komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium.
“Kita berharap momentum inflasi wilayah Jawa yang terkendali terus dapat dijaga melalui sinergi program pengendalian inflasi daerah untuk mendukung capaian inflasi nasional,” pungkasnya. (Hum/Ekon/A1)
