Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah dan pemangku kepentingan telah membahas pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan pers dan platform digital.
Pengaturan itu merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpes) mengenai Publisher Rights akan segera disahkan.
“Dalam waktu dekat, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu dengan kebijakan Bapak Presiden, kita akan menyambut hari baik itu akan segera datang,” kata Menkominfo dalam siaran persnya di Jakarta, seperti dikutip pada Sabtu 10 Februari 2024.
Menteri Budi Arie mengapresiasi konsistensi komunitas pers nasional dalam mengawal proses pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, proses diskusi dan pembahasan berlangsung dengan baik untuk mencari titik temu atas perbedaan-perbedaan yang ada.
“Saya mengapresiasi konsistensi rekan-rekan sekalian dalam mengawal proses yang sangat panjang ini. Kami telah mendiskusikan hal ini, dan pemerintah sepakat bahwa regulasi ini perlu disahkan sesegera mungkin,” jelasnya.
Menkominfo menegaskan, untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas, maka diperlukan dukungan semua pihak. Lewat R-Perpers ini diharapkan akan ada payung hukum yang menjadi acuan bersama.
“Kita ingin memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital dapat terwujud dan memberi manfaat optimal, dengan kepastian payung hukum di dalamnya,” tegasnya.
Menurut dia, Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi agar pasca-pengesahan regulasi, semua pihak bisa menjalankannya dengan optimal.
“Kita sudah cukup optimis dan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan mitigasi dan solusi ini betul-betul bisa berjalan,” ujarnya. (*/Rls/A1)
