Bicaraindonesia.id–Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan tengah menyiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail dari penerima bantuan sosial (bansos). Ini diharapkan dapat menghindari adanya pemotongan atau penyelewengan bantuan.
“Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan. Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan,” kata Risma saat memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020) lalu.
Menurut Risma, mekanisme tersebut, akan dimulai pada bulan Februari 2021. Sementara pemberian bantuan sendiri akan dilaksanakan mulai bulan Januari.
“Untuk sembako, nanti akan kita adakan. Karena Januari harus segera (dimulai), maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya,” ujarnya.
Mensos mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar program bansos mulai disalurkan pada awal Januari 2021.
“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” ujar dia.
Terkait dengan hal tersebut, Risma mengaku, bahwa Pemerintah tengah merampungkan data mengenai bansos dan saat ini sudah hampir final.
“Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan (datanya) hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke Pemerintah Pusat tanggal 1 Januari,” jelas Risma.
Mengenai target penerima bantuan tahun 2021, untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp200 ribu per bulan yang akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember.