Bicaraindonesia.id, Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Bagian Bagian Hukum dan Kerja sama Pemkot Surabaya. Hal ini menyusul kucuran dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari para pengusaha yang masih rendah.
Berdasarkan data dari Bagian Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya, kucuran dana CSR di tahun 2022 di kisaran Rp312 miliar. Namun pada semester pertama tahun 2023, masih di kisaran Rp200 juta.
“Kami juga ingin mendorong semangat Bagian Hukum dan Kerjasama untuk mengingatkan stakeholder (perusahaan) yang ada di Kota Surabaya,” ujar Wakil Ketua Komisi A Camelia Habibah di Surabaya, seperti dilansir pada Selasa (06/06/2023).
Legislator Fraksi PKB tersebut mengungkapkan, dana CSR dari para perusahaan bertujuan untuk membantu mengatasi persoalan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Perusahaan ini tidak hanya mencari rezeki saja di sini tetapi juga ikut peduli membangun Kota Suroboyo baik secara ekonomi maupun sosial. Kewajiban kewajiban seperti itu harus diingatkan oleh pemerintah kota,” jelas Camelia.
Karenanya, DPRD mendorong Pemkot Surabaya agar bisa mengingatkan perusahaan lewat Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.
“Komisi A akan mengundang rapat kembali pada minggu depan. Kami juga ingin mendengar masukan dari sisi mereka (perusahaan),” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Sidharta Praditya Revienda Putra menjelaskan, CSR merupakan inisiatif dari bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan di kota Surabaya. “Kita juga sudah punya Perdanya,” terangnya.
Sehingga jika ada perusahaan yang ingin memberikan CSR, pihaknya juga akan melakukan pendataan dan disalurkan ke mana.
“Misalkan yang saya ingat itu dari Bank Jatim menyumbang alat alat komputer berkaitan untuk pelayanan administrasi kependudukan,” pungkasnya. (*)
Editorial: A1
