Jakarta, Bicaraindonesia.id – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah tegas Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan naik menjadi Siaga Tempur.
Peningkatan status tersebut menyusul terjadinya serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga yang mengakibatkan satu prajurit TNI bernama Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu, 15 April 2023.
“Meminta Panglima TNI dan seluruh jajarannya agar bersikap tegas dan tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan kepada KKB atau kelompok teroris bersenjata yang telah banyak membuat rakyat Papua menderita dengan melakukan berbagai tindak anarkis yang mengancam dan mengakibatkan korban jiwa di kalangan masyarakat dan aparat yang bertugas di Papua,” tegas Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, seperti dikutip pada Rabu (19/4/2023).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, serangan KKB yang mengakibatkan meninggalnya Pratu Miftahul Arifin terjadi saat 36 personel TNI diterjunkan untuk mencari keberadaan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens. Pratu Miftahul Arifin, gugur tertembak KKB dan jatuh ke jurang sedalam kurang lebih 15 meter.
“Pemerintah dan TNI-Polri harus memastikan keamanan dan keselamatan para prajurit yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens di Nduga, Papua Pegunungan. Serta memberikan perlindungan kuat yang maksimal dari potensi kelanjutan gangguan dan ancaman dari aksi anarkis KKB,” kata Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Selain itu, Bamsoet juga meminta agar pemerintah bersama aparat gabungan TNI-Polri menambah jumlah personel untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah Papua.
Menurut dia, penambahan personel dilakukan untuk menjamin keamanan masyarakat Papua, baik di wilayah yang baru saja terjadi aksi teror maupun di seluruh wilayah Papua yang berpotensi terjadi aksi teror KKB.
“Pemerintah bersama aparat gabungan TNI-Polri harus mampu mengidentifikasi dan memetakan pola penyerangan KKB. Sehingga dapat ditentukan strategi yang tepat agar TNI dan Polri bisa memberikan perlindungan kepada warga sipil setempat dalam menangani dan memerangi aksi kekerasan yang dilakukan KKB,” pungkas Bamsoet. ***
Editorial: A1
Source: MPR RI
