Bicaraindonesia.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung program pencegahan terorisme serta reintegrasi eks napiter yang tengah dibangun Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Jatim siap mendukung kelancaran dan kesuksesan program KKTN ini. Program ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus proses reintegrasi khususnya bagi eks napiter,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menerima kunjungan kerja Kepala BNPT di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/11/2021).
Menurut Khofifah, program KKTN akan membawa dampak positif karena bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan terpengaruh paham terorisme atau radikalisme serta mantan narapidana teroris (napiter). Sehingga, diharapkan kelompok ini memiliki skill untuk memulai usaha baik di bidang pertanian, wisata atau UMKM.
“Program ini sangat baik karena seringkali kelompok-kelompok tersebut kesulitan mendapatkan peluang usaha atau pekerjaan. Belum lagi lingkungan sekitar yang cenderung kurang akomodatif menerima mereka kembali pasca menjalani hukuman dan sebagainya,” kata Gubernur Khofifah .
Dengan memberdayakan kelompok yang berpotensi rentan terpengaruh paham transnasional serta para eks napiter tersebut, diharapkan mereka merasa negara hadir. Serta, diharapkan pula rasa nasionalisme dan cinta tanah air mereka juga semakin meningkat.
Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, bahwa BNPT menyiapkan KKTN di beberapa daerah di Jatim. Di antaranya, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Magetan.
Kawasan tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan terpengaruh paham terorisme dan mantan narapidana teroris (napiter). Menurutnya, program KKTN ini dilakukan melalui beberapa bidang seperti pertanian, perkebunan dan peternakan.
“Ke depan kami akan terus mengusung program ini baik berupa program fisik seperti pembangunan rusunawa maupun non fisik seperti peningkatan wawasan kebangsaan. Sehingga negara hadir di tengah mereka bagaimana mereka pada akhirnya bisa merasakan manfaat,” kata Boy Rafli.
Pihaknya berharap, kegiatan ini terus berjalan terutama bagaimana mengeleminisi ideologi terorisme yang menggunakan kekerasan pada masyarakat.
“Kita ingin memperkuat wawasan kebangsaan dan kita berharap masyarakat tidak mudah terbawa paham terorisme terutama pada kelompok yang kita perlu berikan kewaspadaan,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Program KKTN ini digulirkan di 5 provinsi di Indonesia dengan total 26 kabupaten/kota, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Tengah. Sementara yang menjadi pilot project program KKTN ini yakni Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Malang Jatim.
KKTN merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak (soft approach) yang mengedepankan kesejahteraan. KKTN ini bertujuan mendorong kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya mampu meminimalisasi gerakan radikal terorisme.
Program KKTN ini dilakukan melalui pemberdayaan sektor baik pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Di Kabupaten Malang, BNPT menggandeng Perhutani melalui MoU sinergitas pencegahan tindak pidana terorisme melalui kerjasama pemanfaatan hutan, yakni di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang dan Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. (SP/HD1/A1)
