Bicaraindonesia.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi fenomena La Nina. Hal ini sebagaimana menindaklanjuti prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan terjadi pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, karena curah hujan yang tinggi.
Pernyataan ini disampaikan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG Tahun 2021 bertema “Antisipasi & Kesiapsiagaan dalam Menghadapi La Nina & Bencana Hidrometeorologi” secara daring pada Jumat (29/10/2021) lalu.
“Kami telah menyusun rencana aksi sebagai langkah antispasi dan penanganan bencana baik di moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api,” jelas Menhub sebagaimana dikutip dalam laman resmi dephub.go.id, Selasa (2/11/2021).
Menhub mengatakan, secara umum rencana aksi yang disiapkan di masing-masing moda transportasi antara lain, yakni menyiapkan sarana dan prasarana transportasi untuk pelaksanaan evakuasi jika terjadi peristiwa kecelakaan transportasi. Selain itu, ia juga memastikan dukungan sarana untuk distribusi obat-obatan dan mobilitas tenaga medis untuk menuju ke lokasi bencana.
“Rencana aksi telah disiapkan mulai dari jangka pendek, yaitu kesiapan Standard Operation Procedure (SOP) di masing-masing moda, serta pelatihan dan simulasi implementasi rencana kontijensi bencana,” katanya.
Bahkan, kata Menhun, pihaknya juga memastikan sudah menyiapkan langkah antisipasi sampai ke jangka panjang. Salah satunya yaitu dengan pengkajian pembentukan satker khusus penanggulangan bencana.
“Kajian dilakukan dari berbagai aspek yaitu mulai dari aspek legal, kelembagaan, pendanaan, mekanisme pelaksanaan, serta kajian terkait kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim pada infrastruktur transportasi,” ungkap Menhub.
Menhub menjelaskan, menghadapi adanya pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim, perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim. Sehingga, konsekuensi dan potensi kerusakan yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
“Dengan menerapkan kebijakan yang ketat mengenai perubahan iklim diharapkan pula dapat memperlambat dan menurunkan dan menstabilkan tingkat kandungan Gas Rumah Kaca di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global,” ujarnya.
Di lain hal, Kemenhun juga terus bersinergi dengan BMKG, dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), KemenPUPR, Pemerintah Daerah dan unsur-unsur terkait lainnya dalam menghadapi dan melakukan penanganan bencana.
Sementara itu, di waktu yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, pada bulan Desember 2021 – Februari 2022 mendatang, patut diwaspadai karena curah hujan akan meningkat hingga lebih dari 70 persen.
“Di bulan Januari 2022 diperdikasi curah hujan akan meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia. Peningkatan curah hujan bulanan yang semakin tinggi, dapat mencapai lebih dari 70 persen bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Jadi ini perlu kewaspadaan kita semua di sekitar Januari dan Februari,” kata Dwikorita. (PR/C1)
