Bicaraindonesia.id, Semarang – Pengelolaan satu data di Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Komisi I DPR RI. Salah satu yang diapresiasi adalah Pergub Jateng No. 6 tahun 2022 dan Portal Data serta keberadaan Jateng-CSIRT.
Apresiasi tersebut diungkapkan Ketua Tim Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari usai audiensi bareng Gubernur Ganjar Pranowo di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (8/11/2022). Dari berbagai kunker ke daerah lain, Kharis mengakui Jateng lebih maju perihal satu data ini.
“Jawa Tengah ternyata udah maju banget, terus terang kami ke beberapa daerah belum semaju Jawa Tengah,” kata Kharis melalui keterangan tertulis yang diterima Bicaraindonesia.id, seperti dikutip Rabu (9/11/2022).
Kharis juga mengapresiasi fakta bahwa Jateng sering menjadi rujukan bagi provinsi lain. Inisiatif l yang dilakukan Jawa Tengah, kata Kharis, bisa jadi acuan Panitia Kerja mematangkan pelaksanaan UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP
“Mudah-mudahan nanti secara nasional kita bisa mencontoh pengelolaan data untuk antisipasi kebocoran sesuai yang dilakukan Jawa Tengah. (Provinsi percontohan ya?) mudah-mudahan,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut, upaya Komisi I DPR RI untuk mematangkan pelaksanaan UU PDP ini patut diapresiasi dan didukung. Sebab faktanya saat ini, kebocoran data jadi salah satu hal yang harus dijaga.
“Tadi Pak Kharis beliau sampaikan tidak semudah yang dibayangkan pada saat rapat kerja, saat-saat RDP. Ada teknis-teknis yang memang mesti dilaksanakan,” katanya.
Mantan anggota DPR RI itu menyebut, beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan adalah menentukan siapa pengelola satu data Indonesia. Apakah itu Bappenas atau institusi lainnya.
“Itu penting untuk kita nanti berkontribusi kepada siapa. Lalu dari supporting system yang ada di daerah kami memang harus menginisiasi,” ujarnya.
Ganjar menyatakan saat ini sistem satu data di Jateng belum sempurna. Sistam hingga sumber daya manusianya terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih baik lagi. “Iprovement itu lah yang kita pakai untuk membangun sistem yang jauh lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, Ganjar juga memberi masukan agar DPR RI lebih masif dalam mengedukasi dan sosialisasi pada masyarakat. Kaitannya dengan proses integrasi data yang sedang dilakukan, sehingga masyarakat harus lebih hati-hati.
“Jangan angel-angel sosialisasinya, yang frekuensinya sama dengan kelompok sasaran yang kita mau. Kalau semua orang bisa mengakses data, punya data, ya kalau mau sharing sekarang hati-hati, karena datamu sekarang mulai diintegrasikan,” tandasnya. (Sp/B1)
