Bicaraindonesia.id, Karanganyar – Musim kemarau diprediksi mulai pada April 2026. Untuk mengantisipasi kekeringan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta jajarannya agar mengecek seluruh embung dan saluran irigasi di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Luthfi saat mengecek Embung Alastuwo di Desa Wonolepo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Rabu (7/4/2026).

Ia menegaskan pentingnya memastikan seluruh embung berfungsi optimal untuk mendukung kebutuhan air.

“Saya ingin betul-betul memastikan, cek dan recheck embung yang ada. Embung merupakan salah satu tempat untuk memenuhi kebutuhan air baku maupun persawahan,” kata Luthfi dalam keterangannya dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Luthfi menjelaskan, sejak 2025 hingga awal 2026, sudah ada 12 embung baru yang dibangun di Jawa Tengah. Namun jumlah tersebut dinilai belum mencukupi, sehingga pemerintah daerah diminta segera mendata wilayah yang masih membutuhkan embung untuk diusulkan pembangunannya.

“Saya sudah wanti-wanti, nitip kepada Bupati dan Wali Kota, kalau masih ada masyarakat yang di tempatnya butuh embung, segera diusulkan dan akan dianggarkan (pembangunan),” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan embung yang sudah ada dapat berfungsi optimal selama musim kemarau, termasuk saluran irigasi yang mengalir ke lahan pertanian.Menurutnya, keberadaan embung berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pangan, khususnya padi, guna mencapai target swasembada pangan.

Target produksi padi pada 2026 ditetapkan mencapai 10,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Pada tahun sebelumnya, produksi padi di Jawa Tengah hampir mencapai 9,7 juta ton atau sekitar 15,6 persen dari kebutuhan nasional.

“Ini sangat membantu sekali, karena Provinsi Jawa Tengah berharap swasembada pangan bisa tercapai kembali,” katanya.

“Tahun kemarin kita produksi hampir 9,7 juta ton, atau memenuhi 15,6 persen kebutuhan padi nasional. Jawa Tengah nomor dua, dan kami ingin nanti bisa nomor satu,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering, Luthfi mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kodam IV/Diponegoro yang memiliki program pipanisasi dan sumurisasi.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota guna memetakan daerah yang membutuhkan intervensi pipanisasi dan sumurisasi selama musim kemarau berlangsung. (*/Pr/C1)