Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu mulai awal April 2026.
Kebijakan tersebut diumumkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menggelar Apel sekaligus Halalbihalal bersama ASN dan BUMD pasca libur Hari Raya IdulFitri 1447 H di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Rabu (25/3/2026)..
“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” ujar Gubernur Khofifah.
Ia menegaskan bahwa penerapan WFH bukan bentuk pelonggaran kerja, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN.
“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.
Gubernur Khofifah menjelaskan, kebijakan WFH dipilih dibandingkan Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif dalam menjaga produktivitas ASN.
“WFH di rumah seluruh anggota keluarga bisa melakukan monitoring bahwa suami/istri hingga anggota keluarga lain bisa turut mensuport sedang bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari rumah,” terangnya.
Ia menambahkan, hari Rabu dipilih karena dianggap paling ideal dalam menjaga ritme kerja sekaligus menekan potensi peningkatan konsumsi BBM.
Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Dengan skema WFH satu hari dalam seminggu, diharapkan terjadi efisiensi penggunaan BBM serta energi.
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan Long Weekend,” sebutnya.
Pemprov Jatim memastikan kebijakan ini tidak akan mengurangi kualitas layanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta menjaga pelayanan tetap berjalan optimal dengan pengawasan ketat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Selain itu, momentum IdulFitri juga diminta menjadi titik awal penguatan semangat kerja ASN.
“Hari ini bukan sekadar hari pertama kita kembali bekerja, tetapi menjadi momentum reset semangat, memperkuat soliditas dan solidaritas serta komitmen kita sebagai ASN,” ungkapnya.
Menurut Khofifah, nilai disiplin, kejujuran, dan keikhlasan yang dilatih selama Ramadan harus tercermin dalam kinerja pasca Lebaran.
“Seluruh jajaran ASN harus kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa ASN Jawa Timur harus hadir sebagai garda terdepan dalam memastikan masyarakat merasa aman dan terlayani.
“Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pasca libur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Khofifah meminta seluruh perangkat daerah memastikan dalam satu minggu ke depan seluruh layanan publik telah kembali berjalan normal tanpa backlog.
“Semoga momentum Idul Fitri ini semakin mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat baru dalam pengabdian kita kepada masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan