Bicaraindonesia.id, Pasuruan – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan dengan total nilai Rp7.735.250.000 dalam kegiatan Sapa Bansos yang digelar di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).
Penyaluran ini menjadi bansos pertama pada Tahun Anggaran 2026 dan merupakan bagian dari strategi terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Gubernur Khofifah menegaskan bantuan yang diberikan tidak hanya sebatas distribusi anggaran, tetapi merupakan bagian dari desain besar pembangunan yang mengintegrasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi desa.
“Ini adalah bansos pertama di tahun anggaran 2026,Bansosnya kita bangun sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka tadi ada juga BK untuk Bumdes, ada juga BK untuk Jatim Puspa,” ujar Khofifah dalam keterangannya dikutip pada Kamis (19/202026).
Menurutnya, upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat rentan mampu meningkat taraf hidupnya secara bertahap dan berkelanjutan.
“Perlindungan sosial kita kuatkan, desa kita berdayakan, agar masyarakat naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.
Dari total Rp7.735.250.000 tersebut, alokasi Tahap I Tahun 2026 yang disalurkan di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp4.589.450.000.
Anggaran ini bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta dukungan BUMD Provinsi Jawa Timur.
Pada Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I, bantuan diberikan kepada 1.747 keluarga masing-masing Rp500.000 dengan total Rp873.500.000. Program ini disalurkan dalam empat tahap, sehingga total bantuan PKH Plus Tahun 2026 di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp3.494.000.000.
Sementara itu, Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem Tahap I disalurkan sebesar Rp2.254.500.000 kepada 1.503 jiwa. Intervensi ini menjadi bagian dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data presisi.
Di sektor disabilitas, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap I diberikan kepada 83 penerima masing-masing Rp900.000 dengan total Rp74.700.000. Selama empat tahap, total alokasi ASPD mencapai Rp298.800.000 sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas dan keadilan sosial.
Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, program KIP Putri Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Jawa Timur Sejahtera) menyalurkan Rp300.000.000 kepada 100 penerima manfaat, masing-masing Rp3.000.000. Program ini ditujukan untuk mendorong lahirnya wirausaha perempuan yang tangguh dan mandiri.
Kemudian, KIP PPKS Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera) disalurkan sebesar Rp30.000.000 kepada 10 penerima manfaat masing-masing Rp3.000.000 guna memperkuat kapasitas usaha kelompok PPKS agar lebih produktif dan berdaya saing.
Pemprov Jatim juga memperkuat peran pilar sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Pada Tahap I, bantuan diberikan kepada 182 penerima dengan total Rp100.400.000. Selama empat tahap, dukungan yang diberikan mencapai Rp401.600.000.
Selain perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa menjadi fokus penting. Bantuan sebesar Rp941.350.000 disalurkan melalui program BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. Dukungan tersebut turut diperkuat dengan zakat produktif BUMD sebesar Rp15.000.000 untuk 30 penerima manfaat guna mendorong usaha produktif masyarakat.
Gubernur Khofifah menegaskan desa harus menjadi episentrum pertumbuhan baru. BUMDesa dan berbagai program pemberdayaan dinilai bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi fondasi kemandirian jangka panjang.
“Kalau desa kuat, ekonomi daerah akan kuat. Kalau keluarga rentan kita jaga, maka stabilitas sosial terjaga. Inilah desain besar pembangunan Jawa Timur dalam pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.
Ia optimistis, melalui intervensi yang terukur, konsisten di setiap tahap, serta kolaborasi lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan dapat ditekan secara signifikan.
“Kita bergerak bersama, dari provinsi sampai desa. Dengan sinergi yang solid, insya Allah masyarakat Pasuruan semakin sejahtera dan semakin mandiri,” tandasnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan