Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mempercepat vaksinasi massal Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menyusul peningkatan kasus PMK pada awal tahun 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pengendalian penyakit sekaligus perlindungan terhadap populasi ternak di Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan percepatan vaksinasi PMK menjadi langkah strategis karena Jawa Timur merupakan salah satu lumbung ternak nasional. Perlindungan populasi ternak dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi peternak rakyat.
“Percepatan vaksinasi ini penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Untuk tahap pertama, kita bagikan 453 ribu dosis,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis di Surabaya dikutip pada Jumat (30/1/2026).
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menetapkan pelaksanaan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang digelar pada 29 Januari 2026 di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini, ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan penyuntikan vaksin kepada ternak milik masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim mulai mendistribusikan 453 ribu dosis vaksin PMK tahap pertama ke 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Distribusi vaksin ini merupakan bagian dari rangkaian program vaksinasi PMK yang dijadwalkan berlangsung hingga September 2026.
Vaksin tahap pertama tersebut disalurkan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di masing-masing daerah untuk segera digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan.
“Ini langkah antisipasi untuk melindungi populasi ternak di Jatim. Kami distribusikan vaksin skala besar mulai dilaksanakan hari ini,” tegasnya.
Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) dalam pengendalian PMK. Untuk tahun 2026, Kementan RI telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur.
“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI. Untuk tahun ini, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.
Selain vaksinasi, upaya pengendalian PMK dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta edukasi kepada para peternak. Petugas kesehatan hewan juga disiagakan di pasar-pasar hewan untuk memastikan tidak ada ternak sakit yang diperjualbelikan.
“Untuk opsi penutupan sementara pasar hewan, akan kami terapkan khusus di wilayah-wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau masuk zona merah,” tegasnya.
Sebagai langkah preventif tambahan, Pemprov Jatim akan mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat kewilayahan, serta unsur TNI dan Polri. Unsur kelurahan, kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam monitoring serta pendampingan kepada peternak.
“Penanganan PMK tidak bisa setengah-setengah. Kami bergerak bersama, berkolaborasi dan bersinergi lintas sektor, dari pemerintah daerah, aparat kewilayahan, hingga TNI dan Polri, untuk memastikan pengendalian PMK berjalan cepat, terpadu, dan efektif di lapangan,” ungkapnya.
Khofifah mengimbau seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kasus PMK. Ia juga meminta para peternak bersikap proaktif dan kooperatif saat petugas melakukan vaksinasi serta pemeriksaan kesehatan ternak.
“Kami mengimbau kepada bupati/walikota dan para peternak untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mempercepat vaksinasi PMK, serta disiplin menerapkan manajemen pakan dan menjaga kesehatan ternak, sehingga penyebaran PMK dapat ditekan dan keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan