Bicaraindonesia.id, Swiss – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis, (22/1/2026).

Di hadapan para pemimpin dunia, pelaku usaha, dan investor global, Presiden Prabowo menyatakan bahwa tidak ada investasi yang dapat tumbuh di negara yang mengabaikan kepastian dan keadilan hukum.

“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegas Presiden Prabowo

Prabowo menekankan komitmen pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum harus berada di atas seluruh kepentingan, baik politik maupun ekonomi, demi menjaga kepercayaan publik dan investor.

Sejak awal masa pemerintahannya pada 2025, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah secara terbuka menghadapi persoalan korupsi yang telah mengakar di berbagai sektor.

“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” katanya.

Prabowo juga mengungkapkan pada tahun pertama pemerintahannya, negara menemukan berbagai penyalahgunaan besar, terutama dalam tata kelola bahan bakar, minyak mentah, serta sektor sumber daya alam lainnya.

“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, langkah penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan senyap telah membuahkan hasil nyata, termasuk penurunan tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah Indonesia. Pemerintah pun menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.

“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan” ujar Presiden.

“Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya. (*/BPMI/A1)