Bicaraindonesia.id, Banda Aceh – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra mencapai 1.177 jiwa hingga Minggu (4/1/2026).

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami penambahan 10 korban jiwa dibandingkan data rekapitulasi sebelumnya.

“Tambahan korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari tiga provinsi. Kemarin, rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 WIB adalah 1.167 jiwa, dan hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa yang meninggal dunia,” ujar Abdul Muhari seperti dikutip melalui Infopublik pada Senin (5/1/2026).

Ia menjelaskan, tambahan korban meninggal dunia tersebut berasal dari Aceh Utara sebanyak tiga jiwa, Kabupaten Tapanuli Selatan lima jiwa, serta Sumatra Barat dua jiwa.

Selain korban meninggal, tim gabungan di lapangan juga berhasil menemukan sejumlah warga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Hingga saat ini, jumlah orang yang masih dalam pencarian tercatat 148 jiwa.

“Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan, maupun anggota keluarga. Sehingga, jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa,” kata dia.

Abdul Muhari menambahkan, jumlah pengungsi akibat bencana hidrometeorologi di tiga provinsi terdampak kini mencapai 242.174 jiwa.

Terkait status kebencanaan, sejumlah daerah masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Provinsi Aceh, terdapat 10 daerah yang memperpanjang status tanggap darurat, dengan delapan daerah di antaranya telah memasuki tahap transisi darurat.

Sementara itu, di Sumatra Utara, seluruh daerah telah keluar dari status tanggap darurat.

“Di Sumatra Utara ini transisi darurat 14 daerah, tanggap darurat berakhir di dua daerah dan tidak diperpanjang. Jadi, saat ini di Sumatra Utara sudah tidak ada kabupaten/kota dengan status tanggap darurat. Provinsi Sumatra Utara saat ini sudah dalam status transisi darurat,” ujar dia.

Adapun di Sumatra Barat, perpanjangan status tanggap darurat masih diberlakukan di Kabupaten Agam. Kebijakan tersebut diambil karena masih terdapat potensi longsor susulan akibat rekahan tanah yang terdeteksi di sejumlah lokasi.

BNPB bersama pemangku kepentingan terkait terus melakukan pemantauan perkembangan situasi serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi guna meminimalkan risiko bencana lanjutan.

“Selain Kabupaten Agam, di Sumatra Barat sudah tidak ada kabupaten/kota yang dalam status tanggap darurat. Jadi, semuanya saat ini sudah dalam transisi darurat. Ada tanggap darurat yang berakhir dan ini tidak diperpanjang,” pungkasnya. (*/IP/A1)